Mayoritas Jemaah Haji Keluhkan Persoalan Teknis, DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memaparkan berbagai persoalan teknis dalam penyelenggaraan ibadah haji akan menjadi catatan penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menyampaikan, sebagian besar keluhan jemaah haji tahun ini menyangkut hal-hal teknis, mulai dari konsumsi, transportasi, hingga akomodasi.

"Keluhan paling banyak dari jemaah berkaitan dengan makanan. Baik makanan yang disiapkan saat di Arafah maupun untuk kebutuhan sarapan dan konsumsi harian. Banyak yang mengeluh soal kualitas dan keterlambatan distribusi," ujar Saan kepada wartawan, dikutip Senin (9/6/2025).

Tidak hanya itu, Legislator NasDem itu juga menyoroti persoalan transportasi yang dinilai belum tertangani secara optimal. 

"Ada jemaah yang baru mendapatkan kendaraan hingga pukul empat pagi, padahal seharusnya sudah diberangkatkan jauh sebelumnya," ungkapnya.

Baca juga: Wakil Kepala BP Haji Soroti Masalah Istithoah Jemaah Lansia :Pemeriksaan Kesehatan Harus Jujur 

Dia mengatakan seluruh catatan dan temuan di lapangan harus dijadikan evaluasi serius.

Bukan hanya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang melalui perumusan regulasi yang lebih baik.

"Maka revisi UU Haji dan Umrah yang sedang berjalan harus betul-betul mengakomodasi realitas lapangan," kata Saan.

Baca juga: Kementerian Agama RI: Makkah Padat, Jemaah Haji Diimbau Tak Buru-buru Melakukan Tawaf

Saan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk segera menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk dengan memanggil para pihak terkait dalam panitia penyelenggara haji.

"Dalam sisa tahapan pelaksanaan haji, seperti di Muzdalifah dan Mina, penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti masukan-masukan ini, agar pelayanan kepada jemaah dapat terus ditingkatkan," pungkasnya