Seluruh Petugas Haji 2027 Wajib Ikut Pelatihan, Kemenhaj Bakal Bentuk Daker Armuzna

Ringkasan Berita:

• Diklat wajib untuk semua petugas haji mulai 2027, mencakup PPIH Arab Saudi, PHD, petugas kloter, hingga petugas embarkasi.
• Evaluasi haji 2026 menyoroti layanan Armuzna, terutama pergerakan jemaah, layanan tenda, dan koordinasi petugas di lapangan.
• Kemenhaj akan membentuk petugas khusus Armuzna yang fokus melayani jemaah saat puncak haji tanpa tugas tambahan di sektor lain.

Laporan langsung wartawan Tribunnews.com dan Media Center Haji dari Arab Saudi, Sri Juliati

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjutak memastikan seluruh petugas haji tahun 2027 wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di barak sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.

Hal ini berlaku bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), termasuk ketua kloter hingga petugas embarkasi.

"Semua petugas baik yang dari daerah yang PPIH, PHD, maupun petugas kloter, embarkasi  harus ikut pelatihan," kata Dahnil kepada tim Media Center Haji (MCH) di Makkah, Arab Saudi, Rabu (3/6/2026).

Langkah tersebut, kata Dahnil, berdasarkan  hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2027, khususnya pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Kemenhaj menemukan perbedaan cukup signifikan antara petugas yang telah mengikuti diklat dengan petugas daerah yang belum mendapatkan pembekalan tersebut.

"Kami sadar betul masih ada sisi-sisi pelayanan yang harus diperbaiki, terutama di Armuzna. Karena itu ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan," lanjut Dahnil.

Selain memperkuat diklat petugas, Kemenhaj juga akan membentuk petugas yang khusus bertugas saat puncak haji atau daerah kerja (daker) Armuzna.

Masa tugas mereka pun hanya selama fase puncak ibadah haji, tidak selama petugas haji lainnya yang mencapai 60 hingga 72 hari.

Baca juga: Doa Menyambut Jemaah Haji yang Pulang dari Baitullah ke Tanah Air

Menurut Dahnil, dengan pembentukan unit khusus tersebut, petugas yang ditempatkan di Armuzna tidak lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain sehingga dapat fokus memberikan pelayanan kepada jemaah selama fase puncak haji.

"Mereka akan fokus di Arafah, Mina, dan Musdalifah dan tidak akan bertugas di sektor dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa sejumlah aspek pelayanan di Armuzna menjadi perhatian utama dalam evaluasi haji 2026.

Termasuk tata kelola pergerakan jemaah, layanan di tenda, hingga koordinasi petugas di lapangan.

Dahnil menegaskan seluruh masukan dan catatan selama musim haji tahun ini akan menjadi dasar perbaikan agar kualitas layanan kepada jemaah Indonesia semakin baik pada tahun mendatang.