Malam Ini Ribuan PNS Hong Kong Akan Turun ke Jalan Protes RUU Ekstradisi

Rencana demontrasi PNS ini merupakan yang pertama kalinya pegawai pemerintah turun ke jalan di Hong Kong.

Malam Ini Ribuan PNS Hong Kong Akan Turun ke Jalan Protes RUU Ekstradisi
IST
Aksi protes ribuan warga Hong Kong menentang RUU Ekstradisi yang kemudian dibubarkan paksa polisi, Rabu (12/6/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, HONG KONG - Gerakan protes mengecam pemerintah Hong Kong semakin membludak. Setelah rakyat sipil dan para mahasiswa melakukan gerakan mengecam sejak Maret 2019 lalu, kini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pekerja medis mulai menunjukkan suara turut menentang pemerintah.

PNS Hong Kong yang selama ini cenderung konservatif dan enggan disorot publik secara tak terduga ikut serta mendukung gerakan mengecam pemerintah. Ribuan PNS akan berkumpul menggelar aksi protes di jalanan Hong Kong pada Jumat malam (2/8/2019).

Gelombang protes direncanakan di seluruh Hong Kong akhir pekan ini, serta pemogokan yang dapat membuat kota terhenti.

Protes di Hong Kong yakni bekas koloni Inggris yang kembali ke China pada tahun 1997, menimbulkan salah satu tantangan populis paling berat kepada penguasa Partai Komunis di Beijing.

Situasi di Hong Kong memanas sejak tiga bulan lalu saat masyarakat sipil dan mahasiswa menentang Rancangan Undang-undang (RUU) ekstradisi yang memungkinkan orang-orang di Hong Kong dikirim ke China daratan untuk diadili.

Protes terhadap RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan, telah berkembang menjadi tuntutan untuk demokrasi yang lebih besar dan menuntut pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

Baca: Lihat Air Laut Mendadak Surut Drastis, Warga Palabuhan Ratu Lari ke Perbukitan

Di bawah pemerintahan China, Hong Kong telah diizinkan untuk mempertahankan kebebasan yang luas, seperti peradilan yang independen. Namun, kemunculan RUU ekstradisi dinilai sebagai langkah baru China dalam pawai tanpa henti menuju kontrol daratan.

Rencana demontrasi PNS ini merupakan yang pertama kalinya pegawai pemerintah turun ke jalan di Hong Kong.

Dalam surat terbuka yang dikeluarkan sekelompok PNS meminta Lam menanggapi lima tuntutan publik yakni mencabut sepenuhnya RUU ekstradisi, berhenti menyebut aksi protes sebagai kerusuhan, mengesampingkan semua tuduhan terhadap warga yang ditangkap, membentuk komisi penyelidikan independen, dan memulai kembali reformasi politik.

“Saat ini orang-orang Hong Kong sudah di ambang kehancuran. Selama ini masyarakat selalu berperilaku baik dan menikmati kebebasan tingkat tinggi. Sangat disayangkan kita telah melihat penindasan yang ekstrim terjadi," tulis perwakilan PNS dalam suratnya seperti dikutip Reuters, Jumat (3/8/2019).

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved