Sabtu, 22 November 2025

Tiongkok Tolak Jepang Raih Kursi Tetap PBB, Dinilai Tak Pantas Duduki Dewan Keamanan

China dan DPRK tolak Jepang raih kursi tetap Dewan Keamanan PBB. Pernyataan PM Takaichi soal Taiwan dinilai ancam perdamaian dan hukum internasional

/Li Gang
KONFLIK CHINA VS JEPANG - China menentang pencalonan Jepang untuk kursi tetap Dewan Keamanan PBB, menyebut komentar PM Sanae Takaichi tentang Taiwan menghina keadilan internasional dan merusak norma hubungan internasional. Sebagai anggota tetap dengan hak veto, China dapat menghentikan pencalonan Jepang, meski sebelumnya Jepang telah 12 kali menjadi anggota tidak tetap. 

Ringkasan Berita:
  • China menentang pencalonan Jepang untuk kursi tetap Dewan Keamanan PBB, menyebut komentar PM Sanae Takaichi tentang Taiwan menghina keadilan internasional dan merusak norma hubungan internasional.
  • Republik Rakyat Demokratik Korea juga menolak pencalonan Jepang, menyoroti revisi konstitusi Jepang yang dianggap melanggar prinsip Piagam PBB.
  • Sebagai anggota tetap dengan hak veto, China dapat menghentikan pencalonan Jepang, sehingga jalan Jepang menuju kursi tetap masih penuh tantangan.

TRIBUNNEWS.COM - China menentang  upaya Jepang untuk memperoleh kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Penolakan dilakukan menyusul komentar terbaru Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang kemungkinan intervensi militer Tokyo jika Taiwan diserang China.

Taiwan, yang berada sekitar 60 mil dari Kepulauan Yaeyama milik Jepang, dianggap sebagai bagian penting dari rantai pertahanan strategis Jepang

Dengan meningkatnya aktivitas militer China di Laut Tiongkok Timur dan ambisi Beijing untuk mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, Tokyo menilai potensi konflik di pulau itu dapat berdampak langsung pada keamanan nasional Jepang.

Alasan itu yang kemudian mendorong PM Sanae Takaichi untuk mengambil langkah agresif, melakukan intervensi militer Tokyo jika Taiwan diserang China.

Namun Fu Cong, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB menilai pernyataan PM Jepang menghina keadilan internasional, merusak tatanan pasca perang, dan menyalahi norma dasar hubungan internasional.

Klaim PM Jepang juga dianggap bertentangan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, menimbulkan keraguan terhadap komitmen Jepang dalam pembangunan damai.

Ia menambahkan bahwa masyarakat internasional harus menilai apakah Jepang dapat diandalkan untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan menjaga perdamaian global, terutama jika negara tersebut diberikan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.

“Pernyataan Takaichi tentang Taiwan sangat keliru dan berbahaya,” ujar Fu, mengutip China Daily.

“Ini merupakan campur tangan besar terhadap urusan dalam negeri Tiongkok dan pelanggaran prinsip satu Tiongkok serta empat dokumen politik antara Tiongkok dan Jepang," tegas Fu.

Baca juga: Presiden Taiwan Pilih Sushi, Kirim Sinyal Kuat Dukungan untuk Jepang di Tengah Tekanan Tiongkok

Korut Ikut Bela China

Dukungan terhadap posisi Tiongkok juga datang dari Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Kim Song, perwakilan DPRK untuk PBB, menegaskan bahwa Jepang tidak boleh diberikan kursi tetap di Dewan Keamanan.

Menurutnya, Jepang masih menolak meminta maaf dan memberikan kompensasi atas kejahatan masa lalu.

Sementara langkah merevisi Konstitusi Perdamaian dan memperkuat kemampuan militernya menimbulkan kekhawatiran.

Upaya Jepang untuk memperoleh kursi permanen dianggap melanggar Piagam PBB dan prinsip keadilan internasional.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved