Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial? Tiga hal yang layak diketahui

Pada tahun 2018, lebih dari 500 orang terbunuh - termasuk warga sipil, anggota pasukan keamanan dan kelompok pemberontak - jumlah terbanyak selama satu dekade terakhir.

Apa makna dari status istimewa?

Ketetapan khusus dalam Pasal 370 Konstitusi India memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir. Langkah itu melindungi ciri khas demografi wilayah.

Mantan wartawan BBC yang bertugas di India, Andrew Whitehead, mengatakan pemerintah India di bawah komando BJP kini telah "secara sepihak mencabut dispensasi khusus'.

Ketetapan lain yang terkait dengan Pasal 370 - 35A - memberikan hak istimewa kepada penduduk tetap, termasuk tunjangan pekerjaan.

Tetapi keistimewaan yang paling berarti adalah bahwa hanya mereka yang berhak membeli dan memiliki tanah di negara bagian itu. Ketentuan berlaku bagi seluruh wilayah Kashmir yang dikuasai India, termasuk Jammu dan Ladakh.

Semua itu sekarang dipastikan akan berubah sehingga memicu ketakutan akan terjadinya perubahan demografi di lembah Kashmir.

"Ini merupakan perubahan paling besar terkait dengan status konstitusional Kashmir sejak tahun 1950-an," jelas Andrew Whitehead.

Karena wilayah Kashmir yang dikuasai India merupakan satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim, banyak warga Kashmir telah lama curiga bahwa kelompok-kelompok nasionalis Hindu mendorong umat Hindu untuk berpindah ke Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Menurut mereka, pencabutan Pasal 370 adalah buktinya.

Hal itu tidak dapat diterima oleh warga Kashmir mengingat hubungannya yang tidak mulus dengan pemerintah India.

Mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti, mengatakan Pasal 370 tidak diberikan kepada penduduk negara bagian itu sebagai "hadiah", melainkan "jaminan konstitusional yang diberikan oleh parlemen India kepada penduduk Jammu dan Kashmir".

Ketika berbicara kepada pengarang dan kolumnis Aatish Taseer dalam wawancara eksklusif untuk BBC, Mufti mengatakan pencabutan status istimewa dilatari "perancanaan yang jahat".

"Mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total."