Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial? Tiga hal yang layak diketahui
Pemerintah India di bawah partai nasionalis Hindu BJP menganulir pasal dalam konstitusi yang menjamin otonomi di Kashmir yang dikuasai India
"BJP mengatakan integrasi penuh dengan India akan memajukan pembangunan, dan menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan perlakuan berbeda kepada Jammu dan Kashmir karena berpenduduk mayoritas Muslim atau karena diakui sebagai bagian dari Pakistan," jelas Andrew Whitehead.
Para pemimpin BJP dan banyak partai besar lain menyebut pencabutan status istimewa sebagai 'keputusan' bersejarah.
Apa yang terjadi sekarang?
Banyak kalangan di Kashmir memperingatkan pencabutan pasal khusus akan memperburuk kekacauan dan menyulut demonstrasi di wilayah itu. Kawasan itu sekarang dikepung.
Sejumlah pemimpin setempat dikenai tahanan rumah dan pertemuan umum dilarang. Pembatasan jaringan telepon dan internet menggambarkan betapa serius krisis yang terjadi. Kashmir juga diisolasi dari wilayah lain di India.
Puluhan ribu pasukan tambahan dikerahkan ke wilayah Kashmir menjelang pengumuman pencabutan status istimewa dan para wisatawan diperintahkan untuk keluar dengan peringatan adanya ancaman teror.
Pencabutan Pasal 370 juga memerlukan persetujuan pemerintah negara bagian, tetapi Jammu dan Kashmir telah diperintah oleh seorang gubernur sejak Juni 2018 ketika BJP menarik diri dari koalisi pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Partai Rakyat Demokratik.
Artinya, Jammu dan Kashmir sejatinya telah berada di bawah kendali pemerintah pusat lewat tangan gubernur.
Langkah itu juga diperkirakan akan menambah ketegangan di Garis Kedaulatan, garis batas yang memisahkan antara Kashmir yang dikuasai India dan Kashmir yang dikuasai Pakistan.
Pakistan mengecam pencabutan status khusus dari Kashmir dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal dan negara itu akan "menempuh segala opsi yang mungkin" sebagai tanggapannya.
