Seberapa Besar Pengaruh Tony Blair Cs Terhadap Pembangunan Ibu Kota Baru?
Dari Putra Mahkota Abu Dhabi hingga mantan PM Inggris jadi anggota dewan pengarah pembangunan ibu kota baru Indonesia. Ini diyakini…
Tidak hanya Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ) yang diminta untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru, pemerintah Indonesia juga meminang mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk bergabung bersama MBZ. Selain dua nama di atas, pendiri sekaligus CEO SoftBank, Masayoshi Son, juga tergabung.
Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "MBZ akan menjadi ketuanya dengan dua orang anggota, yaitu Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Di atasnya ada Presiden Joko Widodo yang akan menjadi penanggung jawab," kata Luhut di Abu Dhabi, Selasa (14/01).
Luhut juga mengatakan kehadiran mantan Perdana Menteri Inggris tahun 1997-2007 tersebut dinilai dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di pembangunan ibu kota baru.
"Dewan pengarah bertugas untuk memberikan arahan dan diharapkan kehadiran mereka dapat meningkatkan kepercayaaan di antara para investor untuk berinvestasi di ibu kota baru," ujarnya dilansir kantor berita DPA.
Baca juga: Jokowi Undang Dunia Investasi Ibu Kota Baru, Dimana Peluang UEA?
Kota pemerintahan vs kota internasional
Kepada DW Indonesia, pengamat tata kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan pemerintah membentuk dewan pengarah pembangunan ibu kota yang anggotanya berasal dari pihak internasional. Ia menyebut kini konsep kota internasional lebih cocok disematkan kepada ibu kota baru ketimbang kota pemerintahan yang selama ini digaungkan.
"Menurut saya itu jadi pertanyaan paling mendasar, kecuali kalau tadi Presiden Jokowi membangun sebuah kota internasional. Tidak perlu embel-embel ibu kota negara. Beda, kalau arahnya seperti kemarin melibatkan investor asing itu lebih tepat kita sebut sebagai kota internasional," jelas Nirwono.
"Apalagi filosofi mau dimasukkan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sejak awal niatnya harusnya kembali ke identitas bangsa, berarti di situ 100 persen karya anak bangsa," lanjutnya.
Nirwono meyakini kemampuan para ahli, konsultan, maupun pengembang di dalam negeri memiliki kualitas kelas dunia untuk bekerja bersama membangun ibu kota baru tanpa ada campur tangan pihak luar sehingga menurutnya penunjukan MBZ, Son, dan Blair dinilai rancu.
"Itu sama saja tidak mengakui hasil sayembara yang kita lakukan sendiri. Harusnya hasil sayembara itu kita sempurnakan jangan justru malah dicampur aduk dengan konsep yang sudah ada," tutur Nirwono yang juga akademisi Universitas Trisakti.
Bersifat rahasia
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyebut rencana induk pembangunan ibu kota ditargetkan rampung pada bulan Juli 2020. Nirwono menilai pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap seberapa besar kebutuhan investasi di ibu kota baru berdasarakan rencana induk tersebut.
"Kalau dari rinciannya jelas dan ternyata kita masih mampu, saat itu juga kita bisa putuskan tidak butuh investor asing. Ini investor asing suruh datang tapi rencana induk belum ada. Nanti dewan pengarahnya kasih masukan sesuai kemauan mereka, mewakili kepentingan investornya," tuturnya.
Hadirnya dewan pengarah dari kalangan internasional juga dinilai sebagai boomerang oleh Nirwono, pasalnya pembangunan ibu kota dengan konsep kota pemerintahan bersifat sangat rahasia dan menyangkut sistem pertahanan dan kemanan negara.
Menurutnya, untuk bisa mendatangkan investor, pemerintah harus membuka akses terhadap rencana induk termasuk juga akses informasi jalan hingga jaringan komunikasi. Padahal informasi ini bisa saja bersifat rahasia dan sensitif sehingga tidak dapat dipublikasikan secara luas. "Sistem keamanan kita bagaimana? Itu kan bukan untuk publik," pungkas Nirwono kepada DW Indonesia.
