Belum Lama Diterapkan Lockdown, Johor Cari Solusi Buka Perbatasan Malaysia - Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JOHOR - Pemerintah negara bagian Johor akan meminta dispensasi khusus kepada pemerintah Malaysia untuk membuka kembali perbatasannya dengan Singapura.

Seperti yang disampaikan Menteri Besar Johor, Hasni Mohammad pada hari ini, Rabu (18/3/2020) setelah memimpin rapat dewan eksekutif negara yang digelar di Kota Iskandar.

Baca: 11 Pasien Positif Virus Corona Dinyatakan Sebuh dan Diperbolehkan Pulang

Dikutip dari laman Malay Mail, Rabu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan kepentingan warga Malaysia yang bekerja di Singapura.

Padahal negara yang kini dipimpin Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin itu baru saja memberlakukan sistem penguncian (lockdown) secara nasional untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Hasni mengatakan, kategori yang akan diberikan pengecualian adalah mereka yang memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh Singapura dan Malaysia.

Kemudian siswa yang menempuh studi di Singapura, teknisi, spesialis, mereka yang terlibat dalam kegiatan logistik, pengemudi moda transportasi, orang asing serta warga Singapura yang bermukim di Johor.

Ia pun berjanji untuk melakukan pengetatan pemeriksaan kesehatan di perbatasan.

"Dengan dispensasi, pemerintah negara bagian juga akan menerapkan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat pada kedua sisi perbatasan," kata Hasni.

Pengetatan ini, menurutnya, juga akan menjadi bagian dari mitigasi bencana virus corona.

"Ini akan menjadi bagian dari rencana mitigasi dalam upaya untuk mengatasi penyakit virus corona," jelas Hasni.

Kendati demikian, ia menegaskan para wisatawan tidak akan memperoleh dispensasi khusus.

Pemerintah negara bagian, kata dia, juga telah membentuk komite untuk membuat rencana mitigasi dalam upaya mengatasi masalah terkait rencana pembukaan kembali pos pemeriksaan perbatasan dengan Singapura.

"Komite itu terdiri dari diri saya sendiri, sebagai Menteri Besar Johor, Sekretaris Negara, Dewan Keamanan Negara, Departemen Kesehatan Negara dan juga Departemen Imigrasi Negara," papar Hasni.

Rekomendasi komite itu kemudian akan dibawa ke komite khusus Malaysia - Singapura untuk dibahas sebelum dikirim ke pemerintah federal agar mendapatkan pertimbangan.