Mengintip Gaya Lockdown Jepang, Disiplin hingga Tidak Ada Hukuman atau Denda

Bagaimanapun juga, membatasi mobilitas dan bisnis akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian.

"Keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan harus dipertimbangkan."

"Tidak ada cara yang 100% benar," Dirjen Institut Kesehatan Masyarakat Kota Kawasaki, Nobuhiko Okabe.

Okabe juga salah satu anggota ahli yang memberikan nasihat pada Abe.

Kendati demikian, beberapa pakar menilai deklarasi darurat ini sudah terlambat.

Sebab ibu kota Tokyo sudah mengalami lonjakan tinggi infeksi virus corona.

Upaya Pemerintah Jepang Mendorong Masyarakat Tetap di Rumah

Para gubernur di daerah-daerah dengan infeksi Covid-19 terbanyak, kini akan menambahkan aturan untuk memaksa warga tinggal di rumah.

Selain itu juga menutup sekolahan, fasilitas umum, dan membatalkan acara.

Undang-undang mengizinkan untuk merilis nama warga yang tidak mematuhi aturan ini.

Tetapi tidak memperbolehkan menangkap atau mendenda orang itu.

Peraturan itu juga memberi wewenang pemerintah daerah untuk mengarahkan penjualan obat-obatan dan makanan.

Selain itu juga mengalokasikan kendaraan darurat untuk barang-barang tertentu.

Pihak berwenang juga bisa mengambil alih tanah dan bangunan untuk fasilitas medis yang dibutuhkan.

Sementara itu, otoritas menunjuk industri tertentu yakni utilitas, transportasi dan penyiaran publik NHK.

Lembaga publik ini diminta menyebarkan informasi terkait pandemi dan kebutuhan dalam keadaan darurat.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)