AS Cabut Jam Malam, Pejabat Kota Janjikan Reformasi Polisi Setelah Protes George Floyd

Kota New York dan Chicago mencabut aturan jam malam pada Minggu (07/06), setelah memberlakukannya selama sepekan. Sebelumnya, aturan jam malam itu diberlakukan karena protes damai menentang rasisme dan kebrutalan polisi berubah menjadi kerusuhan saat malam hari.

Kini, pejabat di kota-kota AS telah menanggapi tuntutan pengunjuk rasa dengan menjanjikan reformasi dan mengalokasikan anggaran kepolisian, serta memeriksa departemen keselamatan publik mereka.

"Saya membuat keputusan untuk mengakhiri jam malam. Dan jujur, saya berharap ini terakhir kalinya kita membutuhkan aturan jam malam di kota New York," kata Wali Kota New York, Bill de Blasio.

Protes damai berlanjut di New York hingga Minggu (07/06) dengan ribuan demonstran berbaris di Manhattan, sembari meneriakkan "Black Lives Matter" dan "George Floyd," yang kematiannya memicu gerakan protes di seluruh penjuru AS, bahkan beberapa negara di dunia.

Floyd adalah seorang pria kulit hitam tak bersenjata, yang diborgol oleh polisi Minneapolis pada 25 Mei lalu. Ia ditahan di aspal oleh polisi kulit putih, yang menekan leher Floyd dengan lutut selama hampir sembilan menit, sementara Floyd memohon: "Aku tidak bisa bernapas" hingga ia meninggal dunia.

Sebelumnya, pemberlakuan jam malam di New York menuai kritik dari para pemimpin protes dan aktivis setempat. Mereka mengatakan aturan itu menciptakan konfrontasi yang tidak perlu antara pengunjuk rasa dan polisi.

Sementara itu, Wali Kota Chicago Lori Lightfoot juga mencabut aturan jam malam pada Minggu (07/06) dan mengumumkan pembukaan kembali stasiun kereta api di pusat kota, serta melanjutkan kembali secara penuh layanan bus.

Chicago dan New York mengikuti jejak kota-kota besar lainnya seperti Los Angeles, Atlanta, dan Washington DC., yang lebih dulu mengakhiri jam malam pada Sabtu (06/06). Aturan jam malam itu dicabut untuk memberikan sinyal bagi pengunjuk rasa, agar menjalankan demonstrasi di akhir pekan dengan damai tanpa kekerasan.

Seruan untuk reformasi dan kurangi anggaran polisi

Aktivis dan pengunjuk rasa menyerukan untuk “kurangi anggaran penegak hukum.” Mereka mengritik pola yang saat ini dijalankan dengan memberikan lebih banyak dana kepada departemen kepolisian daripada layanan-layanan kota lainnya, termasuk perumahan dan pendidikan.

Kelompok reformasi kepolisian yang berbasis di Minneapolis, MPD150 menggambarkan slogan itu sebagai "mengalokasikan kembali sumber daya, pendanaan, dan tanggung jawab secara strategis dari kepolisian dan menuju model keselamatan, dukungan, dan pencegahan berbasis masyarakat."

Seruan “kurangi anggaran penegak hukum” telah mendapat dukungan di antara anggota parlemen Demokrat. Salah satunya dari Alexandria Ocasio Cortez, anggota DPR AS, yang menyerukan pengurangan anggaran untuk departemen kepolisian Kota New York, yang ia sebut bernilai US$ 6 miliar atau Rp 83 triliun.

Di Minneapolis, tempat George Floyd meninggal dan kota yang menjadi pusat gerakan protes, sembilan dari 13 anggota dewan kota mengatakan mereka mendukung pengurangan anggaran dan reformasi departemen kepolisian.

Presiden Dewan Lisa Bender dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa dewan kota akan bergerak untuk membahas cara mereformasi departemen kepolisian. Ia mengatakan bahwa pendanaannya akan dialihkan ke kebutuhan yang lain.

"Komitmen kami adalah untuk mengakhiri hubungan ‘tidak sehat’ antara kota kami dengan Departemen Kepolisian Minneapolis, untuk mengakhiri (kekuatan berlebihan) kepolisian seperti yang kita ketahui dan untuk menciptakan kembali sistem keselamatan publik yang benar-benar membuat kita aman," kata Bender pada rapat umum Minggu (07/06) sore, seperti dilaporkan oleh ABC News.

Kota-kota AS menjanjikan perubahan