Myanmar: Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu

Sejauh ini militer tidak memberikan bukti, sementara pengamat lokal dan internasional mengatakan pemilu berjalan lancar.

Komisi pemilihan umum Myanmar menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemilu telah "dilakukan secara adil dan bebas", menambahkan bahwa itu tak bisa lagi "lebih transparan".

Apakah pemilu itu kontroversial?

Para pengamat mempertanyakan kredibilitas pemilu karena adanya pencabutan hak pilih dari hampir semua etnis Rohingya.

Awal tahun ini, enam dari setidaknya belasan orang Rohingya yang melamar sebagai kandidat dalam pemilu juga dilarang mencalonkan diri.

Kelompok etnis lain juga terdampak.

Pada Oktober, komisi pemilu Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar negara bagian Rakhine - tempat pertempuran antara militer dan Tentara Arakan, yang sebagian besar terdiri dari kelompok etnis Buddha Rakhine, telah menewaskan puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Komisi juga membatalkan pemilu di beberapa negara bagian yang berada dalam konflik, termasuk Shan dan Kachin, dengan alasan bahwa beberapa wilayah "tidak berada dalam posisi yang bisa menggelar pemilu yang bebas dan adil".

Pembatalan massal itu membuat marah partai-partai etnis minoritas dan berarti hampir dua juta orang telah dicabut haknya di negara dengan sekitar 37 juta pemilih terdaftar.

Bagaimana pemilu digelar di Myanmar?

Myanmar mengikuti sistem first-past-the-post, atau 'mayoritas sederhana,' yang berdasarkan pada proporsi.

Lebih dari 6.900 kandidat dari 92 partai politik dan calon independen mencalonkan diri dalam pemilu di 1.171 kursi, menurut Carter Center yang berbasis di AS.

Tapi seperempat dari seluruh kursi parlemen dicadangkan untuk militer di bawah konstitusi 2008 yang kontroversial yang disahkan selama pemerintahan junta militer.