Tiga perang Arab Saudi yang tidak akan dimenangkan oleh Mohammed bin Salman

Tayang: Jumat, 11 Desember 2020 08:00 WIB

Kendati demikian, waktu semakin mendekati akhir bagi upaya perang Arab Saudi.

Menjelang tahun 2016, di akhir masa pemerintahannya, Presiden Barack Obama kala itu sudah mulai menahan sebagian dukungan AS.

Presiden Donald Trump membatalkan kebijakan itu dan memberikan Riyadh seluruh bantuan intelijen dan materi yang diminta. Kini pemerintahan Biden telah mengisyaratkan kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan diteruskan.

Muncul tekanan untuk mengakhiri perang, apapun caranya.

Perempuan-perempuan yang dipenjarakan

Masalah ini adalah bencana hubungan masyarakat di panggung internasional bagi penguasa Arab Saudi.

Tiga belas aktivitis perempuan Arab Saudi yang tidak menggunakan jalan kekerasan dijebloskan ke pennjara, dalam beberapa kasus mereka mengalami kekerasan berat, hanya karena menuntut hak perempuan boleh mengemudi sendiri dan menuntut diakhirinya sistem perwalian yang dianggap sangat tidak adil.

Banyak di antara mereka, termasuk tahanan paling terkenal Loujain al-Hathloul, ditangkap pada tahun 2018, tak lama sebelum larangan mengemudi bagi perempuan dicabut.

Pihak berwenang menegaskan al-Hathloul bersalah melakukan mata-mata dan "menerima dana dari kekuatan asing", tetapi mereka gagal menyodorkan bukti-bukti.

Menurut teman-temannya, al-Hathloul hanyalah menghadiri konferensi hak asasi manusia di luar negeri dan melamar pekerjaan di PBB.

Keluarganya melaporkan ia telah dipukuli, disengat dan diancam akan diperkosa dalam tahanan.

Ditambahkan, terakhir kali keluarga bertemu, al-Hathloul terguncang di luar kendali.

Loujain al-Hathloul, perempuan Arab Saudi — Loujain al-Hathloul tercatat sebagai sosok terkenal dalam gerakan mendapatkan hak menyetir bagi perempuan di Arab Saudi.

Sama halnya dengan perang Yaman, ini adalah lubang yang digali sendiri oleh kepemimpinan Arab Saudi dan sekarang mencari jalan keluar yang menyelamatkan harga dirinya.

Setelah menahan sejumlah perempuan begitu lama, tanpa bukti yang dapat diterima di pengadilan di sebuah negara yang memiliki sistem kehakiman independen, jalan keluar yang paling nyata adalah skema "pengampunan murah hati".

Diperkirakan masalah ini akan disuarakan oleh pemerintahan Biden.