Breaking News:

Krisis Myanmar

Kuasai Pemerintahan, Militer Myanmar Blokir Sementara Jaringan Media Sosial

Militer telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi lokal untuk memblokir jejaring sosial Facebook, Instagram serta WhatsApp.

STRINGER / AFP
Tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw pada 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. 

Perlu diketahui, pemblokiran itu terjadi setelah kepolisian Myanmar mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi karena diduga mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.

Sementara Juru bicara partainya, Kyi Toe sebelumnya telah menuliskan dalam laman Facebook miliknya bahwa beberapa kelompok aktivis dan petugas kesehatan telah meluncurkan kampanye di raksasa jejaring sosial itu untuk menentang pengambilalihan militer.

Terkait tuduhan diduga mengimpor dan memiliki walkie-talkie ilegal, ia menambahkan bahwa Aung San Suu Kyi akan ditahan hingga setidaknya 15 Februari mendatang.

Di sisi lain, Ketua Parlemen untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Charles Santiago menggambarkan tuduhan itu sebagai lelucon.

"Ini adalah langkah yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh militer untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," tegas Charles.

Pernyataan itu dimulai oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres yang berjanji bahwa PBB akan melakukan yang terbaik untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar.

Langkah tegas PBB ini dilakukan untuk memastikan bahwa kudeta tersebut gagal.

"Pengambilalihan militer di Myanmar sama sekali tidak dapat diterima setelah terjadi pemilihan umum yang saya yakini berlangsung normal, dan setelah periode transisi yang besar," kata Guterres.

Sebelumnya, militer Myanmar melancarkan kudeta pada Senin pagi terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya.

Tatmadaw bersumpah untuk 'mengambil tindakan' terhadap dugaan penipuan pemilih selama berlangsungnya pemilihan umum 8 November 2020, yang membuat Aung San Suu Kyi menang besar.

Militer negara itu mengatakan mereka berkomitmen pada sistem demokrasi dan berjanji untuk mengadakan pemilihan yang baru dan adil saat kondisi darurat berakhir.

Penulis: Firda Fitri Yanda
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved