Breaking News:

Krisis Myanmar

Klarifikasi Kemlu RI Terkait Protes Demonstran Myanmar di Depan KBRI Yangon

(Jubir Kemlu RI) Teuku Faizasyah memberikan klarifikasi yang berkaitan dengan protes demonstran Myanmar yang berlangsung di KBRI Yangon pada Selasa

Dok Kemlu
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) Teuku Faizasyah dalam konferensi pers jelang BDF 2020, Rabu (9/12/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Jubir Kemlu RI) Teuku Faizasyah memberikan klarifikasi yang berkaitan dengan protes demonstran Myanmar yang berlangsung di KBRI Yangon pada Selasa (23/2/2021) pagi waktu setempat.

Sehubungan dengan adanya artikel di Reuters terkait dukungan Indonesia agar junta militer Myanmar melaksanakan pemilihan umum ulang diprotes oleh masyarakat Myanmar.

Duta Besar Faizasyah membantah secara tegas bahwa komunikasi lewat telepon dan sejumlah pertemuan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dengan Menlu se-ASEAN merupakan rencana aksi agar junta militer Myanmar kembali melaksanakan pemilihan umum ulang.

Ia mengatakan faktanya, Menlu masih berusaha menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari Menlu ASEAN lainnya sebelum dilakukan pertemuan khusus Menlu se-ASEAN nantinya.

“Jadi apa yang dituliskan sebagai plan of action, pada kesempatan kali ini saya secara tegas membantah adanya plan of action, karena faktanya adalah saat ini adalah kesempatan Menlu (RI) untuk menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari Menlu asean lainnya sebelum pertemuan special menlu se-ASEAN dilakukan,” kata Faizasyah pada konferensi pers daring, Selasa (23/2/2021).

“Jadi itu pokok permasalahan. Karena adanya kesalahpahaman dari pemberitaan tersebut maka hari ini terjadi demonstrasi di depan KBRI Yangon,” lanjutnya.

Ujuk rasa anti-kudeta Myanmar
Ujuk rasa anti-kudeta Myanmar (AFP)

Jubir menegaskan bahwa posisi Indonesia sudah jelas, tidak berubah, dan masih tetap sama sedari awal menyikapi perkembangan politik di Myanmar.

Baca juga: KBRI Yangon Dikepung Demonstran Myanmar, Kemlu RI Duga Ada Kesalahpahaman

Indonesia khawatir dengan perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau negara itu menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilu kiranya dapat dilakukan lewat mekanisme hukum yang tersedia.

Indonesia mendesak semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga tidak makin memperburuk situasi di Myanmar.

“Jadi yang ingin kita garis bawahi setelah mengeluarkan statement terkait perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional Indonesia tidak berubah, tidak ada pergeseran apapun. Dan ini dipertegas setelah Presiden Indonesia bertemu dengan PM Malaysia yang meminta agar adanya satu pertemuan Menlu se-ASEAN, atau bisa disebut special meeting,” ujarnya.

Tujuan dari sejumlah kunjungan Menlu Retno ke negara-negara ASEAN, dijelaskan Jubir adalah untuk menyamakan pandangan dan melakukan konsultasi, seperti yang dilakukan Menlu Retno ke Brunei maupun Singapura.

Jubir mengatakan proses menyamakan pandangan dan melakukan konsultasi tersebut masih terus berjalan, sehingga belum ada rencana aksi tertentu dan tidak ada pergeseran posisi Indonesia dalam menyikapi situasi politik Myanmar.

“Dengan demikian terlalu dini jika dari rencana tersebut sudah ada aksi yang salah satunya menyebutkan bahwa seakan-akan (RI) mendukung adanya satu proses pemilu baru di Myanmar. Itu bukan sama sekali posisi Indonesia,” tegasnya.

Jubir menyebut bahwa Menlu Retno merencanakan kunjungan lainnya dalam beberapa waktu kedepan, salah satunya melakukan kunjungan ke Thailand dalam waktu dekat.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved