Uni Eropa Siap Berikan Sanksi kepada Militer Myanmar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, BRUSSEL -  Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Myanmar yang dapat membidik bisnis yang dimiliki oleh militer.

Tetapi sanksi itu akan mengesampingkan pembatasan preferensi perdagangannya untuk menghindari pekerja miskin.

Hal itu menjadi keputusan para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin (22/2/2021) waktu setempat seperti dilansir Reuters, Selasa (23/2/2021).

Tiga minggu setelah junta merebut kekuasaan di Myanmar, pemerintah Uni Eropa ingin menunjukkan dukungan kepada aksi protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang ingin mengembalikan pemerintahan sah hasil pemilu 8 November lalu dari kudeta  dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami tidak siap untuk berdiri dan menonton saja," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di Brussels.

Baca juga: Jalur Gaza Memulai Vaksinasi Covid-19, Targetkan Petugas Kesehatan

Ia menjelaskan sanksi akan diberikan kepada militer Myanmar, jika upaya diplomasi gagal.
Menteri luar negeri Uni Eropa merilis pernyataan yang mengatakan mereka "siap untuk mengadopsi langkah-langkah pembatasan."

Sanksi itu akan berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset, serta meninjau kerja sama pembangunan dan akses bebas tarif Myanmar ke Uni Eropa.

Namun, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan dalam konferensi pers, bahwa preferensi perdagangan khusus yang memberi Myanmar akses bebas tarif ke 450 juta konsumen Uni Eropa tidak akan ditarik, untuk menghindari pekerja termiskin.

"Saya menentang kemungkinan pembatalan (preferensi perdagangan)," katanya, merujuk pada perjanjian Uni Eropa yang memungkinkan Myanmar menjual barang kecuali bebas tarif senjata ke Uni Eropa.

"Kami tidak akan melakukan itu. Ini akan sangat membuat menderita warga, ribuan pekerjaan akan hilang, terutama pekerjaan yang dipegang oleh wanita di sektor tekstil. Dan itu tidak akan membahayakan militer," kata Borrell.

Baca juga: Polisi Selidiki Keterkaitan Kasus Kematian Aprilia Cinta dan Rizka Fitria di Dua Lokasi Berbeda

Pemerintah Uni Eropa telah mengutuk kudeta dan anggota parlemen Uni Eropa mendorong segera diambil sanksi.

“Langkah-langkah yang lebih menghukum pada individu dan pada bisnis yang dimiliki oleh militer itu yang mungkin,” kata Borrell.

Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa di luar menargetkan individu dan pembekuan aset di bank-bank Eropa, sanksi terhadap konglomerat yang dimiliki oleh militer adalah cara juga akan diambil ke depannya.

"Amerika sudah melakukan ini," kata diplomat itu.

"Uni Eropa sekarang harus berpikir untuk melakukan sesuatu dengan besaran yang sama untuk menunjukkan bahwa jenis aktivitas parasit ini tidak lagi dapat ditoleransi".

Lagi, AS Jatuhkan Sanksi Kepada 2 Jenderal Myanmar

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua jenderal militer Myanmar pada Senin (23/2/2021) waktu setempat. Bahkan AS mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut atas kudeta militer yang terjadi 1 Februari lalu.

Baca juga: Amerika Serikat Buka Latihan Kepemimpinan, LaNyalla Harap Anak Muda Indonesia Maksimalkan Peran

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi itu dijatuhkan kepada Jenderal Maung Maung Kyaw, yang merupakan panglima angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf angkatan darat dan komandan salah satu biro operasi khusus militer yang mengawasi operasi di ibukota, Naypyidaw.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis di Myanmar, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataannya seperti dilansir Reuters, Selasa (23/2/2021).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan ancaman yang sama. 

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menindas rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Aksi mogok massal terjadi pada Senin (22/2/2021), mengakibatkan semua bisnis di Myanmar tutup.

Ribuan orang berkumpul secara damai, meskipun ada kekhawatiran akan ada tindakan kekerasan setelah pihak berwenang memperingatkan bahwa konfrontasi bisa berakibat pada kematian.

Semua aksi warga itu dilakukan dalam rangka menentang pemerintahan militer yang mengambil-alih kekuasaan yang sah hasil pemilu 8 November lalu dari tangan Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari lalu.

Tiga minggu setelah merebut kekuasaan, junta telah gagal menghentikan aksi protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pembatalan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan terhadap demonstran yang melakukan aksi damai, segera bebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil, hentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, dan pulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," kata Blinken.

Seperti beberapa perwira militer yang telah mendapat sanksi tahap dari AS, dua jenderal yang masuk daftar hitam pada Senin (22/2/2021) telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Administrasi Negara dari junta militer Myanmar.

Melalui pemberian sanksi itu, semua aset milik dua jenderal Myanmar yang ada di AS akan dibekukan, apa pun yang mereka miliki dan semua pihak termasuk perusahaan Amerika dilarang untuk bekerjasama dengan mereka.(Reuters/AFP/AP/Channel News Asia)