Breaking News:
Deutsche Welle

AS Kecam Malaysia Pulangkan Lebih dari 1.000 Pengungsi Myanmar

AS mengkhawatirkan pemulangan pengungsi Myanmar dan menyebut Malaysia mengabaikan larangan dari Pengadilan Tinggi. Organisasi HAM…

Amerika Serikat (AS) pada Rabu (24/02) mengecam langkah Malaysia yang mendeportasi lebih dari 1.000 warga Myanmar kembali ke negaranya, meski sebelumnya Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur telah memerintahkan penangguhan.

Para pengungsi dipulangkan pada Selasa (23/02) lalu dengan kapal angkatan laut Myanmar dari pangkalan militer Malaysia hanya beberapa minggu setelah kudeta yang terjadi di Myanmar.

AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden yang telah meningkatkan kuota penerimaan pengungsi dan tengah berusaha menggalang tekanan untuk membalikkan kudeta Myanmar, mengatakan pihaknya "khawatir" dengan langkah yang diambil Malaysia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa militer di Myanmar "memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota kelompok agama dan etnis minoritas."

Price mengatakan Malaysia mengabaikan ''perintah pengadilan Malaysia yang melarang deportasi dan kerusuhan yang sedang berlangsung di Burma."

"Kami terus mendesak semua negara di kawasan yang mempertimbangkan pemulangan pengungsi Burma kembali ke Burma untuk menghentikan pemulangan itu sampai UNHCR dapat menilai apakah para pengungsi ini memiliki masalah perlindungan," kata Price kepada wartawan di Washington, merujuk pada badan pengungsi PBB.

Sebelumnya, Kepala Keimigrasian, Khairul Dzaimee Daud, berdalih para pengungsi tidak dideportasi melainkan pulang atas keinginannya sendiri.

Penghinaan terhadap keputusan hukum

Dalam pernyataan bersama, empat anggota parlemen oposisi Malaysia mengutuk pemulangan tersebut dan mengatakan langkah itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

"Tindakan ini ... adalah gambaran yang jelas bahwa pemerintah Malaysia tidak menghormati proses pengadilan yang sedang berlangsung dan telah menempatkan Malaysia dalam posisi buruk di depan hak asasi manusia," kata mereka.

Halaman
12
Sumber: Deutsche Welle
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved