Breaking News:

Krisis Myanmar

Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Seruan ASEAN Agar Junta Militer Akhiri Kekerasan

Pasukan keamanan telah mengerahkan amunisi asli untuk menghadapi aksi unjuk rasa jalanan, dan menewaskan lebih dari 740 orang dalam tindakan brutal.

AFP/Handout
Unjuk rasa antikudeta militer Myanmar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Pemerintahan bayangan Myanmar menyambut baik seruan para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri "kekerasan militer" setelah pembicaraan di Jakarta dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing.

Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN pada Sabtu (24/4/2021) dengan para pemimpin dari 10 Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas krisis Myanmar.

Sejak militer mengkudeta pemerintahan di bawah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, Myanmar telah gempar, dengan aksi protes hampir setiap hari dan boikot atau mogok kerja nasional di semua sektor masyarakat yang dilakukan untuk menuntut kembali ke demokrasi.

Pasukan keamanan telah mengerahkan amunisi asli untuk menghadapi aksi unjuk rasa jalanan, dan menewaskan lebih dari 740 orang dalam tindakan keras brutal, menurut kelompok pemantau lokal Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Tetapi pertemuan ASEAN menghasilkan konsensus bahwa akan ada "penghentian segera kekerasan di Myanmar", kata sebuah pernyataan yang dirilis oleh ASEAN pada Sabtu malam.

ASEAN juga akan memiliki utusan khusus untuk "memfasilitasi mediasi" antara semua pihak, dan perwakilan ini akan dapat melakukan perjalanan ke Myanmar.

Seorang juru bicara dari pemerintahan bayangan anggota parlemen yang terguling--banyak di antaranya berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi--pada hari Sabtu menyambut baik seruan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar sebagai "berita yang menggembirakan".

"Inilah yang telah dituntut oleh Pemerintah Persatuan Nasional," kata menteri kerja sama internasional NUG yang dikenal sebagai Dr Sasa, yang saat ini bersembunyi bersama anggota parlemen lainnya.

"Kami sangat menunggu keterlibatan Sekretaris Jenderal (ASEAN). Kami menanti tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan bagi rakyat dan untuk kawasan."

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved