Kim Jong Un Ungkap Korut Perlu Bersiap Gelar Dialog dan Konfrontasi dengan AS
Kim Jong Un mengungkapkan, negaranya perlu bersiap untuk "dialog dan konfrontasi" dengan AS di bawah pemerintahan di bawah pemerintahan Joe Biden
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Pimimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un mengungkapkan, negaranya perlu bersiap untuk melakukan "dialog dan konfrontasi" dengan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.
Media pemerintah Korea Utara melaporkan hal tersebut pada Jumat (18/6/2021).
Kantor Berita Pusat Korea melaporkan, pada pertemuan pleno komite pusat Partai Buruh Korea pada Kamis (17/6/2021), Kim menguraikan strateginya terkait hubungannya dengan Washington, dan "kecenderungan kebijakan pemerintah AS yang baru muncul".
Melansir Al Jazeera, komentar tersebut menandai pertama kalinya Kim menyoroti kebijakan Korea Utara terhadap AS, sejak pelantikan Presiden Joe Biden.
Baca juga: POPULER Internasional: Profil 4 Kandidat Presiden Baru Iran | Krisis Pangan di Korea Utara
Baca juga: FOTO-FOTO Kebakaran Gudang E-Commerce Terbesar Korea Selatan, Coupang Inc, Tak Padam hingga 26 Jam

Kim menekankan perlunya bersiap untuk dialog dan konfrontasi, terutama dalam menghadapi konfrontasi untuk melindungi martabat negara dan menjamin 'lingkungan yang damai', KCNA melaporkan.
Pyongyang telah menuduh Biden mengejar "kebijakan bermusuhan".
Pada 2019, Korea Utara mengatakan Biden harus 'dipukuli sampai mati dengan tongkat.'
Baca juga: Tengah Berbadan Dua, Felicya Angelista Ungkap Keinginan untuk Bertemu Artis Korea
Baca juga: Kim Jong Un Serukan Korea Utara Siap Berkonfrontasi dengan Amerika Serikat
Pendekatan 'kalibrasi'
Selama kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Washington pada bulan lalu, Biden mengatakan "tidak akan bertemu" Kim kecuali ada rencana konkret untuk merundingkan persenjataan nuklir Pyongyang.
Dia mengkritik hubungan akrab Trump dengan Kim.
Biden mengatakan tidak akan melakukan apa yang telah dilakukan di masa lalu.
"Saya tidak akan memberikan semua yang dia cari – pengakuan internasional."
Namun, Gedung Putih mengatakan sekarang sedang mengejar “pendekatan praktis yang terkalibrasi” yang tampaknya menjaga harapan sambil tetap berpikiran terbuka.
"Kami memahami di mana upaya sebelumnya di masa lalu mengalami kesulitan dan kami telah mencoba untuk belajar dari itu," kata seorang pejabat senior Gedung Putih.
Korea Utara telah melakukan enam tes bom atom sejak 2006, dan berada di bawah sanksi internasional untuk program senjata terlarangnya.
Baca juga: Gedung Putih Sebut Pertimbangkan Pembicaraan Presiden Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping
Baca juga: Trump Akhirnya Sadar Dia Bukan Lagi Presiden setelah Lihat Pertemuan Biden-Putin, Ungkap Analis

Sebuah laporan dari pakar intelijen AS yang dirilis pada April mengatakan, Korea Utara dapat melanjutkan uji coba nuklir tahun ini sebagai cara untuk memaksa pemerintahan Biden kembali ke meja perundingan.
"Kim mungkin akan mengambil sejumlah tindakan agresif dan berpotensi mengganggu stabilitas untuk membentuk kembali lingkungan keamanan regional."
"Juga mendorong perpecahan antara Amerika Serikat dan sekutunya – hingga dan termasuk dimulainya kembali uji coba senjata nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM),” Kantor kata Direktur Intelijen Nasional.
Pesan Kim juga datang ketika perwakilan khusus AS yang baru untuk Korea Utara, Sung Kim.
Ia dijadwalkan tiba di Seoul pada Sabtu (19/6/2021) untuk melakukan pembicaraan trilateral dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang.
Terlepas dari retorika tajam dari Pyongyang, pengamat mengatakan, Kim mungkin akan mengirim sinyal ke AS, dia bersedia untuk berbicara.
"Korut tampaknya telah memutuskan arah untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS dalam kerangka kerja yang luas, meskipun kemungkinan akan membahas waktu dan ruang lingkup dengan China," ungkap Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara, seperti dilaporkan Yonhap.
Berita lain terkait Korea Utara
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)