Breaking News:

Masuk Daftar Hitam AS, China Segera Tunjukkan Sikap Tegas, Sebut sebagai Penindasan Tak Masuk Akal

AS memasukkan China ke dalam daftar hitam perdaganan atas dugaan peran mereka dalam pelanggaran terhadap Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya.

AFP
Bendera China dan AS berkibar di dekat Bund, sebelum delegasi perdagangan AS bertemu dengan rekan-rekan China mereka untuk mengadakan pembicaraan di Shanghai, China, 30 Juli 2019. 

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat belum lama ini menyatakan telah memasukan beberapa perusahaan China ke dalam daftar hitam perdagangan.

Menanggapi hal tersebut, China menegaskan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Dilansir Al Jazeera, AS memasukkan China ke dalam daftar hitam perdagangan atas dugaan peran mereka dalam pelanggaran terhadap orang-orang Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya.

Baca juga: Xi Jinping dan Kim Jong Un Sepakat Lanjutkan Kerjasama Persahabatan antara China dan Korea Utara

Baca juga: Menlu AS Janji Akhiri Genosida di Xinjiang pada Penyintas Kekerasan dari Etnis Uighur

Bendera China dan AS berkibar di dekat Bund, sebelum delegasi perdagangan AS bertemu dengan rekan-rekan China mereka untuk mengadakan pembicaraan di Shanghai, China, 30 Juli 2019.
Bendera China dan AS berkibar di dekat Bund, sebelum delegasi perdagangan AS bertemu dengan rekan-rekan China mereka untuk mengadakan pembicaraan di Shanghai, China, 30 Juli 2019. (AFP)

Kementerian Perdagangan China menyebut langkah AS merupakan "penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China dan pelanggaran serius terhadap aturan ekonomi dan perdagangan internasional".

"China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China", kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada Minggu.

Tidak ada rincian yang diberikan, tetapi China telah membantah tuduhan penahanan sewenang-wenang dan kerja paksa di wilayah barat jauh Xinjiang.

Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (9/7/2021) bahwa perusahaan elektronik dan teknologi dan bisnis lainnya membantu memungkinkan "kampanye penindasan Beijing, penahanan massal dan pengawasan teknologi tinggi" terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Hukuman tersebut melarang orang Amerika menjual peralatan atau barang lain ke perusahaan.

Baca juga: AS Tambahkan Lebih dari 10 Perusahaan China ke Daftar Hitam

Presiden AS Joe Biden berpidato di sesi gabungan Kongres saat Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua DPR AS Nancy Pelosi bertepuk tangan di Capitol AS di Washington, DC, pada 28 April 2021.
Presiden AS Joe Biden berpidato di sesi gabungan Kongres saat Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua DPR AS Nancy Pelosi bertepuk tangan di Capitol AS di Washington, DC, pada 28 April 2021. (Melina Mara / POOL / AFP)

Pemerintah China sejak 2017 telah menahan satu juta orang atau lebih di Xinjiang.

AS telah meningkatkan sanksi keuangan dan perdagangan atas perlakuan China terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya, bersama dengan tindakan kerasnya terhadap demokrasi di kota semi-otonom Hong Kong.

Kritikus menuduh China mengoperasikan kamp kerja paksa dan melakukan penyiksaan dan sterilisasi paksa karena diduga berusaha mengasimilasi kelompok etnis minoritas Muslim.

Departemen Perdagangan AS mengatakan 14 perusahaan ditambahkan ke Daftar Entitasnya atas transaksi mereka di Xinjiang, dan lima lainnya karena membantu angkatan bersenjata China.

"Departemen Perdagangan tetap berkomitmen kuat untuk mengambil tindakan tegas dan tegas untuk menargetkan entitas yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang atau yang menggunakan teknologi AS untuk mendorong upaya modernisasi militer China yang tidak stabil," kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs web departemen.

Berita lain terkait Amerika

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved