Taliban Izinkan Wanita Afghanistan Melanjutkan Pendidikan, tapi Larang Keras Kelas Campuran

TRIBUNNEWS.COM - Taliban akan mengizinkan wanita Afghanistan untuk menempuh studi di perguruan tinggi.

Namun, pihaknya melarang keras kelas campuran.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Abdul Haqi Haqqani, Minggu (29/8/2021).

Taliban sendiri sebelumnya sudah berjanji akan memerintah dengan sistem berbeda dibandingkan 1990-an silam, di mana anak perempuan dan wanita dewasa dilarang mengenyam pendidikan.

"Orang-orang Afghanistan akan melanjutkan pendidikan tinggi mereka berdasarkan hukum Syariah secara aman, tanpa berada di lingkungan campuran pria dan wanita," katanya pada pertemuan dengan para tetua, dikutip dari AFP.

Baca juga: Taliban Salahkan Ashraf Ghani yang Tinggalkan Afghanistan, Dianggap Jadi Penyebab Kekacauan Negara

Baca juga: Perang Afghanistan Berakhir, Taliban Tembakkan Senjata ke Udara dan Mengumumkan Kemerdekaan Penuh

Ia mengatakan Taliban ingin "menciptakan kurikulum yang masuk akal dan Islami yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, nasional dan sejarah kami, serta disisi lain mampu bersaing dengan negara lain."

Anak perempuan dan laki-laki juga akan dipisahkan di sekolah dasar dan menengah.

Tak hanya itu, Haqqani mengungkapkan Taliban melarang pria untuk mengajar siswa perempuan.

"Laki-laki tidak akan diizinkan untuk mengajar anak perempuan," ujarnya, dilansir India Today.

Haqqani diketahui mengkritik sistem pendidikan saat ini, dengan mengatakan sistem di Afghanistan gagal mematuhi prinsip-prinsip Islam.

"Setiap hal yang bertentangan dengan Islam dalam sistem pendidikan akan dihapus," tegasnya.

Kebijakan Taliban ini menuai kritik dari wartawan Afghanistan, Bashir Ahmad Gwakh.

Gwakh menilai kebijakan tersebut telah merampas hak wanita Afghanistan karena universitas tidak mampu menyediakan kelas berbeda atau sumber manusia yang cukup.

Diketahui, Taliban telah berjanji untuk menghormati kemajuan yang dicapai dalam hak-hak perempuan, namun hanya menurut interpretasi ketat mereka terhadap hukum Islam.

Kendati demikian, banyak pihak skeptis dan mempertanyakan apakah kelompok itu akan menepati janjinya.

Baca juga: POPULER Internasional: Kasus Kematian Pertama Terkait Vaksin Pfizer di NZ | Sumber Kekayaan Taliban

Baca juga: Janji Bakal Moderat, Pengamat Sebut Taliban Hanya Gimmick demi Diakui Negara Lain