Tidak Apresiasi Perjalanan Obrit SpaceX, Presiden Joe Biden Disentil Elon Musk: Dia Masih Tidur
Elon Musk sentil Presiden AS Joe Biden karena perjalanan luar angkasanya tidak diapresiasi.
Penulis:
Tiara Shelavie
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
Pesaing SpaceX juga mengakuinya.
Penghargaan menggaung dari Boeing, Lockheed Martin, Blue Origin dan rekan dan saingan Musk, Jeff Bezos, di media sosial.
Misi Inspiration4 ini menandai penerbangan luar angkasa SpaceX pribadi pertama, dengan semuanya adalah kru non-profesional.
Selain itu, misi tersebut melibatkan wanita kulit hitam pertama yang menjadi pilot pesawat ruang angkasa, orang Amerika termuda yang menjadi astronot hingga saat ini, dan orang pertama yang terbang di luar angkasa dengan kaki palsu.
Baca juga: Presiden Biden Ajak Macron Segera Bahas Kesepakatan Kapal Selam Australia
Baca juga: Penuhi Undangan Biden, Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen RI Hadapi Perubahan Iklim
"Biden Tidur, Biden Mengantuk, Guyonan Donald Trump terhadap Joe Biden"
Saat kampanye 2020, mantan Presiden Donald Trump sering mengejek kandidat Biden saat itu dengan memanggilnya "Sleepy Joe."
Trump pernah mengirim ucapan selamat yang sarkastik kepada Biden menjelang pertemuan puncaknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Juni.
Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan email pada saat itu, "Semoga Biden berhasil dalam berurusan dengan Presiden Putin—jangan tertidur selama pertemuan, dan tolong beri dia salam hangat saya!"
Baca juga: Pernyataan Elon Musk Dongkrak Harga Ethereum hingga 12 Persen
Baca juga: Elon Musk Jual Semua Rumahnya Hanya untuk Tinggal Dalam Rumah Box Seharga 50.000 Dolar AS
Hubungan SpaceX dengan Pemerintah AS
SpaceX secara umum memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah federal.
Misalnya, SpaceX memenangkan kontrak $ 2,89 miliar untuk membangun pendarat bulan berawak NASA berikutnya, mengalahkan anak perusahaan Jeff Bezos Blue Origin dan Leidos Dynetics.
SpaceX juga telah menerbangkan 10 astronot ke ISS untuk NASA hingga saat ini.
Namun, SpaceX juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman atas tuduhan mendiskriminasi pelamar kerja berdasarkan status kewarganegaraan, penyelidikan yang dimulai selama pemerintahan Trump.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)