Breaking News:

Dituding Pakistan dalam Sidang Umum PBB, India Meradang dan Balik Mengecam

Khan menuduh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berencana untuk 'membersihkan India dari keyakinan tertentu'.

Wakil KOHSAR / AFP
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berbicara dalam konferensi pers bersama dengan presiden Afghanistan di Istana Kepresidenan di Kabul pada 19 November 2020. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pernyataan Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan yang menuduh negara saingannya, India telah 'memerintahkan aksi teror' terhadap kaum Muslim di India, telah mendapatkan 'serangan balik' dan teguran keras.

Khan memang menyampaikan hal itu di hadapan para negara peserta sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk India yang 'meradang' mendengar tudingan seperti itu.

Pakistan memang secara rutin terus mengecam India di dunia internasional.

Namun dalam pidato Khan yang disampaikan melalui video pada agenda UNGA yang digelar PBB karena terkendala pandemi virus corona (Covid-19), pernyataannya sangat mencolok.

Baca juga: 2 Tentara India Tewas dalam Baku Tembak di Kashmir

Karena ia menuduh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berencana untuk 'membersihkan India dari keyakinan tertentu'.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Minggu (26/9/2021), dalam pidato yang direkam sebelumnya dan ditayangkan pada malam hari waktu AS, Khan 'menyentuh' berbagai topik yang mencakup Islamofobia global, serta perubahan iklim dan penjarahan di negara berkembang yang dilakukan oleh elit korup mereka.

Namun ia menggarisbawahi 'kata-katanya yang paling ekstrem' untuk India.

Sekali lagi, Khan menyebut pemerintah nasionalis era Modi sebagai 'fasis'.

"Bentuk Islamofobia terburuk dan paling luas saat ini menguasai India. Ideologi yang dipenuhi kebencian, yang disebarkan oleh rezim RSS-BJP fasis, telah melepaskan ketakutan dan kekerasan terhadap komunitas Muslim India yang berjumlah 200 juta orang," kata Khan dalam pidatonya.

Baca juga: PM India Narendra Modi Disebut Pilih Bangun Rumah Baru saat Warganya Terpuruk karena Covid-19

Khan mengacu pada Partai Bharatiya Janata Modi dan Rashtriya Swayamsevak Sangh yang berafiliasi.

Ini merupakan sebuah gerakan revivalis berusia seabad dengan komponen paramiliter.

Perlu diketahui, di bawah pemerintahan Modi, India telah mencabut otonomi Kashmir, satu-satunya wilayah yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di negara itu.

Langkah ini didorong melalui undang-undang kewarganegaraan yang disebut oleh para kritikus sebagai tindakan diskriminatif.

Dunia pun telah menyaksikan 'berulangnya' gejolak kekerasan berbasis agama di wilayah itu.

Baca juga: Ketegangan India-China: PM Narendra Modi Bertemu Pemimpin Oposisi untuk Redakan Konflik

Berbicara pada hari di mana Modi mengunjungi Gedung Putih, Khan yang belum melakukan komunikasi dengan Presiden AS Joe Biden, menuduh bahwa kepentingan komersial India memungkinkan Modi untuk 'melepaskan diri dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan impunitas penuh'.

Sementara itu menanggapi pernyataan keras yang dilontarkan PM Pakistan, secara terpisah Modi pun melemparkan sindiran dengan mengatakan kepada UNGA pada hari Sabtu kemarin bahwa tidak ada negara yang boleh mengeksploitasi kekacauan yang terjadi di Afghanistan untuk keuntungannya sendiri.

Ia pun meminta masyarakat internasional untuk membantu kaum perempuan, anak-anak dan minoritas Afghanistan.

Menurut Modi, sangat penting bagi negara itu tidak digunakan sebagai basis untuk menyebarkan teror.

"Kami perlu waspada dan memastikan bahwa tidak ada negara yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit di sana, dan menggunakannya sebagai alat untuk kepentingan egoisnya sendiri," kata Modi, dalam referensi yang jelas ditujukan kepada Pakistan, yang memiliki 'posisi terjepit' diantara Afghanistan dan India.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved