Breaking News:

Krisis Myanmar

PBB Tak Bisa Mengatasi Junta Myanmar karana Militer Dapat Dukungan dari China dan Rusia

PBB tidak mungkin mengambil tindakan berarti terhadap junta Myanmar karena militer mendapatkan dukungan dari China dan Rusia.

AFP
Demonstran antikudeta militer di Myanmar (1/7/2021) - PBB tidak mungkin mengambil tindakan berarti terhadap junta Myanmar karena militer mendapatkan dukungan dari China dan Rusia. 

Dilaporkan, Komite Kredensial Majelis Umum, yang setiap sesinya melalui formalitas untuk menyetujui perwakilan tetap masing-masing negara, untuk sementara akan menunda keputusannya tentang perwakilan tetap Myanmar.

Utusan saat ini, Duta Besar Kyaw Moe Tun, mengalihkan kesetiaannya segera setelah pengambilalihan ke Pemerintah Persatuan Nasional yang digulingkan.

Setidaknya selama beberapa bulan, dia tampaknya akan mempertahankan kursinya atau setidaknya menolaknya menjadi pejabat junta.

Perlawanan terhadap Militer

Pemerintah Persatuan Nasional bercita-cita untuk menempa mereka menjadi tentara.

Mereka juga telah membentuk aliansi dengan milisi yang dibentuk oleh kelompok etnis minoritas di daerah perbatasan di mana mereka dominan.

FOTO DOKUMENTASI: Pengunjuk rasa mengenakan jas hujan untuk melindungi diri dari meriam air polisi saat mereka berdemo menentang kudeta militer di Yangon, 9 Februari 2021. Duta Besar Myanmar untuk PBB memperingatkan badan dunia itu tentang laporan pembantaian oleh militer.
FOTO DOKUMENTASI: Pengunjuk rasa mengenakan jas hujan untuk melindungi diri dari meriam air polisi saat mereka berdemo menentang kudeta militer di Yangon, 9 Februari 2021. Duta Besar Myanmar untuk PBB memperingatkan badan dunia itu tentang laporan pembantaian oleh militer. (AFP)

Sebagian besar organisasi etnis bersenjata ini telah berjuang melawan pemerintah pusat untuk otonomi yang lebih besar dan mematikan selama beberapa dekade.

Dengan pengalaman tempur hingga 70 tahun, kelompok-kelompok seperti Kachin di utara dan Karen di timur memiliki potensi untuk memberikan tekanan ekstra pada pemerintah.

Beberapa juga memberikan pelatihan militer untuk militan dan tempat yang aman bagi para pemimpin oposisi.

Pemerintah Persatuan Nasional mengatur panggung untuk eskalasi kekerasan ketika pada 7 September, menyerukan pemberontakan nasional, menyatakan "perang defensif rakyat".

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved