Breaking News:

62% Calon Anggota DPR Jepang Setuju Sertifikat Vaksinasi Untuk Kegiatan Ekonomi

Yomiuri Shimbun melakukan survei kuisioner terhadap calon-calon dalam rangka pemilihan anggota DPR yang akan terpilih pada 31 Oktober nanti.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Paspor Vaksin Jepang berupa satu lembar kertas ukuran A4 diterbitkan oleh pemda setempat atas nama Kementerian Kesehatan Jepang. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Yomiuri Shimbun melakukan survei kuisioner terhadap calon-calon dalam rangka pemilihan anggota DPR yang akan terpilih pada 31 Oktober nanti.

Para calon anggota DPR itu sebanyak 62% responden setuju dan 36% tidak setuju dengan penggunaan sertifikat vaksinasi untuk melanjutkan kegiatan sosial ekonomi.

Partai-partai yang berkuasa dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Komeito masing-masing setuju dengan lebih dari 90%.

Sementara partai oposisi tidak setuju dengan Partai Demokrat Konstitusional dan 90% tidak setuju dengan Partai Komunis.

Soal sertifikat vaksinasi, ketika pemerintah melakukan survei proof-of-concept untuk pelonggaran pembatasan perilaku, sedang diteliti pemanfaatannya.

Misalnya meminta untuk dipresentasikan di restoran dan tempat acara.

Persentase sertifikat "harus menggunakan" (termasuk "jika ada") adalah 94% untuk LDP dan 98% untuk publik.

Di sisi lain, 47% Demokrat Konstitusional (oposisi) mengatakan mereka harus menggunakannya, yang lebih rendah hanya 52% dari mereka yang tidak boleh menggunakannya.

Alasannya  karena ada kekhawatiran bahwa hal itu akan menyebabkan diskriminasi dan kerugian bagi orang yang tidak divaksinasi.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved