AS dan Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Rusia atas Krisis Ukraina

Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi pertama berupa hukuman ekonomi terhadap Rusia pada hari Selasa (22/02). Sanksi tersebut menargetkan Bank VEB dan Promsvyazbank Rusia. Sanksi terhadap utang negara Rusia berarti bahwa "kami telah memutus pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat." Langkah-langkah itu juga akan menargetkan "elit" Rusia dan anggota keluarga mereka.

"Kami juga telah menyiapkan langkah selanjutnya, Rusia akan membayar harga yang lebih mahal jika melanjutkan agresinya,” Biden memperingatkan.

Presiden AS mengatakan Putin sedang "menyiapkan alasan untuk melangkah lebih jauh."

"Ini adalah awal dari invasi Rusia ke Ukraina," tambahnya. Meskipun dia mengatakan AS "tidak berniat memerangi Rusia," Biden memerintahkan pasukan tambahan untuk menopang negara-negara Baltik.

"Amerika Serikat bersama dengan sekutu akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa ia masih berharap diplomasi dapat dilakukan.

Seorang pejabat Pertahanan AS yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan jet tempur F-35 dan helikopter serang Apache juga dikirim ke wilayah Baltik dan ke Polandia.

UE menyetujui paket sanksi baru

Tidak hanya AS, tetapi para menteri luar negeri Uni Eropa juga telah menyetujui sanksi yang akan diberikan terhadap individu dan entitas yang "merusak integritas Ukraina" kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.

Borrell mengatakan paket itu "akan merugikan Rusia dan akan sangat menyakitkan."

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan para diplomat tinggi Uni Eropa di Paris bahwa mereka "dengan suara bulat menyetujui" paket sanksi tersebut.

Sebelumnya pada hari Selasa (22/02), Presiden Dewan Eropa dan Komisi Eropa, Charles Michel dan Ursula von der Leyen, menguraikan kemungkinan sanksi:

• Mereka yang terlibat dalam keputusan mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah "independen"
• Bank yang membiayai militer Rusia dan operasi lainnya di Ukraina timur
• Akses negara Rusia ke pasar, layanan modal, dan keuangan UE
• Perdagangan dari Luhansk dan Donetsk ke dan dari UE

Michel dan von der Leyen menyimpulkan dengan menekankan solidaritas UE dengan Ukraina di saat-saat yang mengerikan bagi keamanan Eropa, atau apa yang disebut oleh pernyataan dua presiden Eropa itu sebagai "tindakan ilegal Rusia."

Sekjen PBB: Pasukan Rusia bukan 'penjaga perdamaian'

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada hari Selasa (22/02) bahwa dia "khawatir tentang penyimpangan konsep pemeliharaan perdamaian," menyusul langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang memerintahkan pasukan Rusia ke wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai bentuk "penjaga perdamaian."

"Ketika pasukan satu negara memasuki wilayah negara lain tanpa persetujuannya, mereka bukan penjaga perdamaian yang tidak memihak. Mereka sama sekali bukan penjaga perdamaian," kata Guterres kepada wartawan.

Dia menambahkan pengakuan Rusia atas "kemerdekaan" wilayah separatis adalah "pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina."

Blinken batalkan pertemuan dengan Lavrov