Warga Papua kelaparan hingga jadi pengungsi tapi Presiden Jokowi hadiri peluncuran olahraga, pengamat: ‘Kunjungan yang tak bermakna’
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua sebanyak belasan kali disebut sebagai upaya ‘mercusuar dan selebrasi’ yang tidak memiliki makna
“Pembangunan fisik yang mercusuar adalah simbol kehadiran negara, tapi untuk siapa, contoh jalan Trans Papua? Yang jelas aksesnya bukan untuk mayoritas orang Papua yang berada di kampung, tapi untuk alur perluasan kapital dan orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi politik untuk eksploitasi alam di Papua,” katanya.
Di sisi lain, katanya, Jokowi mengesampingkan persoalan utama yang dihadapi dan dibutuhkan orang Papua, yaitu ancaman hidup akibat kekerasan yang terus menerus antara aparat keamanan dengan kelompok gerakan kemerdekaan.
“Dan, mereka juga tidak mendapatkan efek secara langsung dari kehadiran pembangunan mercusuar ini,” katanya.
“Yang harus dilakukan presiden adalah dengan hadir di tengah-tengah permasalahan untuk menunjukkan komitmen pemerintah, membangun kepercayaan orang Papua, dan mengakui harkat serta martabat orang Papua sebagai manusia,” katanya.
Pemekaran 'berasal dari aspirasi bawah'
Di sela-sela kunjungannya, Jokowi mengatakan, pemekaran di Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
Selain itu, katanya, dengan adanya tiga daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan akan mempermudah jangkauan pelayanan di wilayah Papua yang luas.
Presiden Jokowi juga menegaskan, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri.
"Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah tujuh tahun yang lalu, enam tahun yang lalu, lima tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini," jelasnya.
Terkait masih adanya pro dan kontra terkait pemekaran wilayah tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk demokrasi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melalui rilis pers Pusat Penerangan Kemendagri, menyebut pemekaran wilayah di Provinsi Papua cenderung lebih banyak memberikan dampak positif dibanding negatif.
Ia mencontohkan Provinsi Papua Barat yang cenderung mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi birokrasi, perizinan, dan proses administrasi lainnya.
Kepada BBC News Indonesia, Direktur Penataan Daerah Otsus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, mengatakan pemerintah telah menyambut aspirasi dari bawah terkait pemekaran.
“Pemerintah menyambut permintaan/aspirasi dari bawah dalam rangka pemerataan pembangunan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung saat Bapak Presiden berkunjung ke Merauke dan Pegunungan Tengah. Banyak kelompok masyarakat yang juga datang langsung menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden,” katanya.
Pada Juli lalu, DPR bersama pemerintah tetap mengesahkan tiga daerah otonomi baru Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
