Konflik Rusia Vs Ukraina

Australia Perluas Sanksi ke Rusia Setelah Putin Proklamirkan Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Australia memperluas sanksi kepada Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina.

Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP
Presiden Rusia Vladimir Putin bersulang saat mengambil bagian dalam KTT BRICS XIV dalam format virtual melalui panggilan video, di Moskow pada 23 Juni 2022. Australia hari ini mengumumkan perluasan sanksi keuangan, larangan perjalanan pada 28 separatis, menteri dan pejabat senior Rusia, setelah Presiden Vladimir Putin memproklamirkan pencaplokan empat wilayah Ukraina. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY Australia hari ini mengumumkan perluasan sanksi keuangan, larangan perjalanan pada 28 separatis, menteri dan pejabat senior Rusia, setelah Presiden Vladimir Putin memproklamirkan pencaplokan empat wilayah Ukraina.

Dilansir dari Reuters, Minggu (2/10/2022) sanksi baru tersebut menargetkan individu yang menurut pemerintah Australia melanggar hukum internasional untuk melegitimasi tindakan Rusia di Ukraina melalui "referendum palsu, disinformasi, dan intimidasi".

"Sanksi tambahan ini memperkuat keberatan Australia terhadap tindakan Presiden Putin dan mereka yang menjalankan perintahnya," kata Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan.

Seperti diketahui, Jumat (30/9/022), Presiden Vladimir Putin mengumumkan pencaplokan empat wilayah Ukraina setelah mengadakan apa yang disebut Moskow sebagai referendum, yakni pemungutan suara yang dikecam oleh pemerintah Kyiv dan Barat sebagai tindakan ilegal dan memaksa.

"Wilayah Ukraina yang saat ini diduduki oleh pasukan Rusia adalah wilayah kedaulatan Ukraina. Tidak ada referendum palsu yang akan mengubah ini," kata Wong.

Baca juga: Empat Wilayah Ukraina Pilih Gabung Rusia, Joe Biden: Referendum Palsu

Australia mengatakan bahwa wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia adalah wilayah Ukraina yang berdaulat.

Canberra juga telah mengajukan ke Mahkamah Internasional untuk mendukung kasus yang diajukan oleh Ukraina terhadap Rusia karena melanggar Konvensi Genosida.

Baca juga: Pemimpin Republik Rakyat Donetsk Puji Hasil Referendum sebagai Kemenangan Nasional

"Kami mendukung Ukraina dalam membawa proses ini ke Mahkamah Internasional untuk melawan Rusia," kata Jaksa Agung Mark Dreyfus dalam pernyataan bersama dengan Wong.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved