Krisis Myanmar

Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia

Tayang: Kamis, 2 Februari 2023 15:18 WIB

Penulis: Tiara Shelavie

Editor: Arif Fajar Nasucha

Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia

AFP/STR

Foto file yang diambil pada 5 Maret 2021 ini pengunjuk rasa menginjak potret kepala angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing ditempatkan di jalan selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon. Junta militer Myanmar memperpanjang status darurat hingga 6 bulan ke depan, pakar dari PBB menyebut itu adalah bentuk bencana bagi hak asasi manusia.

"Bandingkan dengan tahun sebelum kudeta, hanya total satu juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan,” katanya.

Pengunjuk rasa memberi hormat tiga jari selama demonstrasi di luar Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pada 1 Februari 2023, untuk menandai peringatan kedua kudeta di Myanmar. - Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de factonya, Aung San Suu Kyi. Lebih dari 2.800 orang telah terbunuh, menurut PBB, dan ribuan lainnya telah ditangkap ketika junta melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat. (Photo by Jack TAYLOR / AFP) — Pengunjuk rasa memberi hormat tiga jari selama demonstrasi di luar Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pada 1 Februari 2023, untuk menandai peringatan kedua kudeta di Myanmar. (Photo by Jack TAYLOR / AFP) (AFP/JACK TAYLOR)

Junta juga menghancurkan akses konvoi bantuan kemanusiaan yang membawa bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dengan menyerang klinik dan pusat pengungsi internal (IDP).

“Saya berbicara dengan seorang pria yang kehilangan dua putri berusia 12 dan 15 tahun. Rumahnya hancur, desanya hancur."

"Dia membawa keluarganya ke tempat yang menurutnya aman di pusat pengungsian, tetapi kedua gadisnya terbunuh saat tidur karena sebuah bom dijatuhkan oleh militer junta di pusat pengungsian,” tutur Andrews.

Tanggapan komunitas internasional

Andrews mengatakan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis Myanmar.

“Kita tahu bahwa negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina sangat kritis."

"Mereka telah mengurangi kontak diplomatik mereka dengan junta,” katanya.

Andrews mengatakan upaya blok regional untuk menengahi diakhirinya kekerasan melalui Konsensus Lima Poin "tidak dihormati" oleh junta.

Tak lama setelah menandatanganinya pada April 2021, kepala junta Min Aung Hlaing mengatakan dia hanya mengakui konsensus sebagai "saran yang akan dia pertimbangkan untuk diikuti begitu dia menaklukkan lawan-lawannya".

“Jadi ini jenis junta yang sedang kita bicarakan. Junta yang tidak menghormati hukum internasional, yaitu melanggar hak asasi manusia, melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis dan tidak menghormati tetangganya dan ASEAN,” kata Andrews.

Dia mengatakan bahwa meski bantuan militer untuk melawan senjata junta bisa dilakukan, upaya terkoordinasi yang lebih luas oleh komunitas internasional untuk menolak akses junta ke senjata akan lebih berdampak.

Ini mengikuti model upaya koalisi yang sedang berlangsung untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia.

Negara-negara seperti Kanada dan Inggris telah mengumumkan penghentian bahan bakar penerbangan ke Myanmar, untuk “mempersulit junta untuk menerbangkan pesawat-pesawat itu”, kata Andrews.