Rabu, 27 Mei 2026

Krisis Myanmar

Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia

Junta militer Myanmar memperpanjang status darurat hingga 6 bulan ke depan, pakar dari PBB menyebut itu adalah bentuk bencana bagi hak asasi manusia.

Tayang:
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Arif Fajar Nasucha
AFP/STR
Foto file yang diambil pada 5 Maret 2021 ini pengunjuk rasa menginjak potret kepala angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing ditempatkan di jalan selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon. Junta militer Myanmar memperpanjang status darurat hingga 6 bulan ke depan, pakar dari PBB menyebut itu adalah bentuk bencana bagi hak asasi manusia. 

Untuk saat ini, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang memenangkan mayoritas kursi di Parlemen pada pemilu 2020, sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk mengatasi krisis.

“Mereka bekerja untuk mendukung klinik untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan melewati perbatasan," ujar Andrews.

"Mereka bekerja dengan jaringan LSM (organisasi non-pemerintah) dan CSO (organisasi masyarakat sipil) yang memberikan bantuan kemanusiaan."

"Mereka bekerja di bawah tanah di sekitar upaya junta untuk menghentikannya."

"Mereka melakukan upaya heroik untuk mendukung rakyat Myanmar."

Ia menambahkan, ada negara-negara di dunia yang berhasil bertransisi dari kediktatoran militer ke demokrasi, seperti Korea Selatan dan Indonesia.

"Mereka bisa menjadi panutan bagi para panglima militer Myanmar."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved