PBB Serukan Presiden Rusia Vladimir Putin Segera Tarik Pasukan dari Ukraina dan Akhiri Perang

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) telah memberikan suara untuk mendukung resolusi yang menuntut Rusia menarik pasukannya dari Ukraina dan mengakhiri pertempuran di Kyiv.

Resolusi, yang datang setahun setelah Moskow meluncurkan invasi ke Ukraina, mendesak "perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi yang akan menjadi kontribusi untuk memperkuat perdamaian dan keamanan internasional" serta menegaskan kembali kemerdekaan dan integritas teritorial Ukraina.

Melansir dari Al Jazeera, sebanyak 141 negara memberikan suara untuk mendukung resolusi tersebut, dengan 32 abstain. Sementara tujuh negara, termasuk Rusia, menentang resolusi tersebut.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyambut baik adopsi resolusi tersebut.

Baca juga: Setahun Perang Rusia-Ukraina, Tentara dan Warga Sipil Bagikan Kisah Pilu: Saya Takkan Maafkan Rusia

“Dampaknya sangat jelas. Itu menentukan persepsi,” kata Kuleba setelah pemungutan suara tersebut.

“Ini menunjukkan siapa berdiri di mana. Jika resolusi tidak berdampak, Rusia tidak akan melawan mereka dengan sengit. Ini politik. Beginilah cara pembuatannya," imbuhnya.

Dalam postingan di media sosialnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan resolusi itu adalah "sinyal kuat dari dukungan global yang tak kunjung padam untuk Ukraina".

Pemungutan suara menunjukkan sebagian besar negara di dunia sangat terganggu oleh invasi Rusia, yang disebut Presiden Vladimir Putin sebagai "operasi militer khusus".

Perang telah membunuh ribuan orang, memaksa jutaan orang di Ukraina meninggalkan rumah mereka serta memicu krisis pangan dan energi global.

Pada pemungutan suara terakhir UNGA tentang perang pada Oktober tahun lalu, 143 negara mendukung resolusi yang mengutuk Rusia karena mencaplok empat wilayah Ukraina. Pada kesempatan itu, 35 negara abstain dan lima negara, termasuk Rusia, menentangnya.

Rusia berhasil mendapatkan dukungan dari Eritrea dan Mali, dua negara yang abstain dalam pemungutan suara Oktober. Namun Honduras, Lesotho, Thailand dan Sudan Selatan memutuskan untuk mendukung resolusi tersebut setelah sebelumnya abstain.

Beberapa dari 193 anggota Majelis Umum PBB tidak hadir untuk pemungutan suara pada Kamis (23/2/2023), yang menyulut debat panjang karena Rusia menyebut resolusi itu "tidak seimbang dan anti-Rusia" dan sekutunya, Belarus, mencoba memasukkan amandemen teks termasuk "pencegahan eskalasi lebih lanjut dari konflik dengan memberi makan para pihak dengan senjata mematikan.”

Pandangan tersebut digaungkan oleh China, yang abstain dalam pemungutan suara dan pejabatnya menghabiskan sebagian besar minggu ini untuk mengkritik pihak Barat yang telah memberikan dukungan militer dan persenjataan untuk Ukraina.

Wakil Duta Besar China untuk PBB Dai Bing mengatakan kepada Majelis Umum PBB pada Kamis, "fakta brutal memberikan bukti yang cukup bahwa pengiriman senjata tidak akan membawa perdamaian", dan mengulangi komentar sebelumnya dari pejabat senior China bahwa transfer senjata ke Ukraina hanya akan menambah "bahan bakar ke api”.