Kapolda Papua sebut beberapa pejabat terlibat TPNPB-OPM, pengamat: “Kalau tuduhan itu tidak dibuktikan maka jadi stigmatisasi”

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa terdapat beberapa pejabat daerah di Papua yang "terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya". Namun, pihak kepolisian masih belum memberikan bukti ataupun menyebut nama di balik sosok-sosok itu.

Peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meneliti mengenai konflik di Papua, Cahyo Pamungkas, menilai bahwa jika pernyataan Kapolda Papua tidak bisa dibuktikan, hal itu dapat dijadikan alat stigmatisasi bagi pejabat Papua.

“Kan sebetulnya, kalau [memang] terlibat, ya dibuktikan secara hukum. Keterlibatannya dalam bentuk apa. Tidak menjadi alat stigmatisasi separatis,” kata Cahyo kepada BBC News Indonesia pada Selasa (2/5).

Menurut Cahyo, hal tersebut merupakan taktik represif yang sebelumnya pernah digunakan oleh pihak keamanan untuk menyelesaikan konflik di Papua, yakni menstigmatisasi pejabat Papua.

Oleh karena itu, Cahyo menekankan pejabat daerah memiliki peran penting dalam membuka ruang untuk negosiasi agar konflik dapat diselesaikan dengan damai.

“Mereka seharusnya menjadi mediator. Yang menghubungkan, sehingga terjadi negosiasi dan proses dialog yang di tingkat negosiasi dari level yang paling bawah,” ungkapnya.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, menyatakan bahwa saat ini pihak Polda Papua belum mengetahui secara detail apakah ada pejabat daerah yang terlibat dengan kelompok.

Namun, jika ditemukan bukti bahwa ada pejabat daerah yang terlibat dengan TPNPB-OPM, maka akan mereka tindaklanjuti.

“Iya memang tidak menyebutkan, hanya disampaikan kalau ada pejabat yang terlibat, dia tidak segan-segan akan menindak hukum.

“Ya mungkin beliau hanya sekadar shock therapy saja,” kata Benny.

Sementara, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom membantah kelompoknya menerima dukungan apapun dari pemerintah daerah maupun pejabat.

“Nol persen tidak itu. Jadi komando nasional, mungkin kelompok lain terima uang. Tapi kami yang tentara komando nasional tentara federasi nasional Papua Barat kami tidak pernah terima orang dari pejabat Papua,” kata Sebby saat dihubungi BBC News Indonesia.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya di Timika, Papua Tengah pada Minggu (30/4), Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa ada beberapa pejabat yang terlibat dengan kelompok TPNPB-OPM yang menyandera pilot Susi Air, Phillip Mehrtens.

Namun, Fakhiri tidak menyebut pejabat yang diduga terlibat atas aksi KKB namun dikatakan jumlahnya lebih dari satu orang.