India Tetap Gelar Pertemuan G20 di Kashmir Meski Menuai Kritik

Para delegasi dari negara-negara G20 tengah mengikuti pertemuan pariwisata di wilayah Kashmir yang dikelola oleh India, dari tanggal 22 hingga 24 Mei.

Ini merupakan pertama kalinya sebuah acara penting internasional diadakan di sana, sejak New Delhi mencabut otonomi terbatas wilayah ini pada tahun 2019 dan membaginya menjadi dua wilayah yang dikelola secara federal.

Pertemuan tiga hari ini berlangsung di sebuah tempat yang luas di tepi Danau Dal di kota utama wilayah ini, Srinagar, dengan penjagaan keamanan yang ketat.

Menjelang pertemuan, kota ini dipercantik.

Jalanan yang mengarah ke tempat pertemuan telah di aspal dan tiang-tiang listriknya dihiasi dengan warna bendera nasional India.

Jalan layang, jembatan hingga objek atraksi lainnya di kota tersebut juga diterangi dan dihiasi dengan mural-mural yang artistik.

Pemerintah setempat juga membangun jalanan baru, trotoar, ruang pejalan kaki hingga area parkir.

Dalam pertemuan G20 di Kashmir ini, para delegasi akan mendiskusikan topik-topik seputar pariwisata hijau dan manajemen destinasi. Topik lainnya seperti ekowisata dan peran film dalam mempromosikan tujuan-tujuan pariwisata, juga telah dijadwalkan.

Pada hari Senin (22/05), kota Srinagar tampak tenang.

Sebagian besar pos-pos pemeriksaan keamanan telah dipindahkan atau diubah menjadi pos bilik penjagaan dengan papan bertanda G20, yang di belakangnya berdiri para petugas keamanan.

Bagaimana reaksi Pakistan dan China?

Kashmir adalah salah satu wilayah yang paling termiliterisasi di dunia, dengan ratusan ribu tentara India ditempatkan di sana.

Sejak New Delhi mengambil alih wilayah ini dan menindak tegas aksi separatisme di sana, tindakan kekerasan memang sebagian besar mereda.

Namun warga Kashmir mengatakan perdamaian sesaat ini tentu memiliki harga yang harus dibayar.

Dan pertempuran antara pasukan pemerintah dan militan yang menentang pemerintahan India, masih meletup secara berkala.

Para kritikus mengatakan bahwa dengan menggelar acara bergengsi internasional di wilayah Kashmir, pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah yang disengketakan itu dalam situasi normal.