Kelompok OPM Egianus Kogoya ancam 'tembak' pilot Susi Air - tuntut dialog dengan 'utusan resmi Presiden Jokowi'

Pemerintah Indonesia diminta segera mengambil langkah negosiasi 'secepat mungkin' untuk membebaskan pilot Susi Air menyusul ancaman dari Egianus Kogoya bahwa kelompok TPNPB-OPM akan menembak Philip Max Mehrtens jika Indonesia tetap menolak berdialog.

Mantan negosiator antara pemerintah dengan GAM, Hamid Awaludin, berkata kalau sampai mereka mengeksekusi sandera, maka Indonesia akan dicap buruk oleh dunia internasional dan hubungan bilateral Indonesia dengan Selandia Baru bakal rusak.

Merespon ancaman itu, Kabid Humas Polda Papua, Ignatius Benny menyebut pihaknya masih memaksimalkan upaya negosiasi dengan menggandeng banyak pihak termasuk Dewan Gereja dan Uskup.

Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merilis video terbaru terkait penyanderaan pilot Susi Air, Philip Max Mehrtens, yang diculik 7 Februari lalu.

Di video tersebut, Philip yang duduk bersebelahan dengan Egianus Kogoya berkata bahwa TPNPB-OPM memberi waktu dua bulan kepada Indonesia dan Selandia Baru untuk berdialog soal kemerdekaan Papua.

Jika tidak terjadi negosiasi, sambungnya, kelompok OPM akan menembaknya.

"Mereka [OPM] kasih waktu dua bulan lagi untuk semua negara untuk bicara dengan Indonesia soal Papua merdeka. Kalau sudah dua bulan tidak ada dialog, mereka akan menembak saya," ujar Philip.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan tenggat waktu dua bulan itu adalah tawaran terakhir Egianus Kogoya kepada pemerintah Indonesia.

Kalau sudah lewat, dia tak bisa menjamin keselamatan pilot.

Sebab Egianus Kogoya, menurut Sebby, termasuk orang yang tidak bisa diajak kompromi.

"Egianus itu tidak bisa kompromi. Dia bilang bunuh, akan dibunuh. Serang akan diserang. Kami juga khawatir, makanya kami akan kirim pesan ke Egianus untuk jelaskan untung dan ruginya kalau [mengeksekusi] pilot," ujar Sebby Sambom kepada BBC News Indonesia, Minggu (28/05).

"Pemerintah Indonesia jangan alergi [negosiasi]. Mekanismenya harus melalui negosiasi, kecuali sanderanya hilang di hutan, silakan kirim TNI/Polri mencari. Tapi sandera ada bersama kami, maka negosiasi dengan kami," sambungnya.

Pemerintah harus segera rumuskan negosiasi

Hamid awaludin, eks Menteri Hukum dan HAM, yang juga mantan negosiator Indonesia dalam perundingan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 2005 mengatakan, ancaman kelompok penyandera itu tak bisa dianggap sepele.

Pemerintah Indonesia, menurut dia, sudah harus merumuskan langkah negosiasi lantaran situasinya yang disebutnya makin genting.