Mengapa Swedia dan Finlandia yang tadinya netral kini bergabung dengan NATO?

Berdasarkan Pasal 5 Statuta NATO, Finlandia – dan Swedia ketika resmi bergabung – akan segera mendapat komitmen dari seluruh anggota untuk membantu mereka jika diserang.

Keanggotaan mereka juga membuat pertahanan wilayah Nordik dan Baltik menjadi jauh lebih komprehensif.

Tapi ada sebagian kecil pihak, setidaknya di Swedia, yang meyakini bahwa keanggotaan NATO akan berdampak buruk.

Deborah Solomon, dari Masyarakat Perdamaian dan Arbitrase Swedia, berpendapat bahwa deteren nuklir NATO justru meningkatkan ketegangan dan mempertaruhkan perlombaan senjata dengan Rusia.

Upaya perdamaian yang rumit ini, katanya, membuat Swedia menjadi tempat yang kurang aman.

Ketakutan lainnya adalah Swedia akan kehilangan peran utamanya dalam upaya melucuti senjata nuklir global. Pihak-pihak yang skeptis ini mengenang periode 1960-an dan 1980-an ketika Swedia memanfaatkan kenetralannya untuk memposisikan dirinya sebagai mediator internasional.

Bergabung dengan NATO akan mengubur mimpi itu, kata Solomon.

Netralitas Finlandia sangat berbeda. Netralitas itu muncul sebagai syarat perdamaian yang diberlakukan oleh Uni Soviet dalam “perjanjian persahabatan” pada 1948. Perjanjian itu dipandang sebagai langkah pragmatis untuk mempertahankan kemerdekaan negara mereka.

Apabila netralitas Swedia adalah soal identitas dan ideologi, maka di Finlandia itu soal eksistensi, kata Henrik Meinander.

Menurut Meinander, salah satu alasan memperdebatkan keanggotaan NATO Swedia adalah karena mereka menggunakan Finlandia dan wilayah Baltik sebagai “zona penyangga”.

Finlandia melepaskan netralitasnya setelah Uni Soviet runtuh. Negara itu berkiblat ke Barat dan berusaha membebaskan diri dari pengaruh Soviet.

Mengapa Turki menentang Swedia dan Finlandia?

Turki awalnya menolak proses pengajuan kedua negara tersebut untuk menjadi anggota NATO.

Ankara menuduh negara-negara Nordik mendukung apa yang disebutnya organisasi teroris, termasuk kelompok militan Kurdi PKK dan gerakan Gulen, yang dituding Turki berupaya mengkudeta pemerintah pada 2016.

Sebanyak 15-20% populasi Turki adalah orang Kurdi, yang telah dipersekusi oleh otoritas Turki selama beberapa generasi.