Pembangunan IKN mencapai ‘groundbreaking’ tahap tiga, Jokowi klaim sudah ada investor asing - Bagaimana nasib IKN dan apa dampaknya pada APBN?

Senada, Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa populasi adalah penggerak utama bisnis dan penarik utama investasi. Tanpa jumlah populasi yang memadai, tidak akan ada investasi yang berani masuk ke IKN.

Ia mengambil contoh kota Batam yang mulai dibangun dari lahan kosong sejak era 1970-an. Namun setelah 50 tahun berlalu, populasi Batam masih berkisar 1-2 juta penduduk.

“Padahal, selama puluhan tahun Batam menikmati berbagai fasilitas investasi dan kemudahan ekspor-impor. IKN membutuhkan penduduk hingga 3-5 juta orang agar investor tertarik dan bersedia menanamkan modalnya,” kata Yusuf.

Apa dampaknya bagi pembangunan IKN?

Ekonom INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kurangnya investasi asing terhadap pembangunan IKN dapat mengakibatkan pembengkakan dana APBN karena pemerintah akan terus mendorong penuntasan proyek tersebut.

“Menurut saya, mau tidak mau APBN harus dikeluarkan, bagaimana IKN itu juga harus didorong oleh APBN. Karena kalau bergantung pada investasi asing, apakah bisa cepat tuntas?“ ungkap Andry.

Ia mengatakan nasib IKN berpotensi menjadi serupa dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh, di mana terjadi penundaan tanggal operasional terus-menerus, yang kemudian berdampak pada biaya tambahan atau cost overrun yang besar.

“Itu akan terjadi kalau misalnya IKN butuh waktu semakin lama untuk dibangun. Pasti akan ada biaya menumpuk di akhir, yang harusnya diselesaikan pada masa ini. Itu akan bertambah di masa yang akan datang,“ katanya.

Bahkan, ia memperkirakan IKN tidak hanya akan menjadi PR bagi presiden berikutnya, tetapi juga bagi tiga sampai empat presiden setelah Jokowi juga. Karena skala proyek IKN sedemikian besar yang menurut Andry akan memakan waktu yang sangat lama.

“Karena ini adalah program maraton dari tiap presiden ke presiden lainnya. Dan pembangunannya tidak bisa jangka pendek, ini jangka panjang,“ ujar Andry.

Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, mengatakan anggaran Rp466 triliun yang digunakan untuk membangun IKN bisa saja digunakan untuk membangun 1.300 km jaringan rel kereta Trans - Sumatera, 1.750 Km kereta Trans - Sulawesi, serta 2.400 Km kereta Trans - Kalimantan.

Bahkan, sambungnya, anggaran itu masih mencukupi untuk me-reaktivasi 2.700 Km jaringan rel kereta di Jawa.

“Dengan terbangunannya jaringan rel di seluruh penjuru negeri, kita akan mendorong dinamika perekonomian, mobilitas penduduk dan mendorong efisiensi sektor logistik secara signifikan,“ jelas Yusuf.

Ia mengatakan biaya pembangunan IKN Rp466 triliun masih berpotensi mengalami pembengkakan anggaran seiring waktu pengerjaan yang membutuhkan waktu panjang, diperkirakan hingga puluhan tahun.

“Kami memperkirakan, dalam skenario terburuk dimana IKN sepenuhnya bergantung kepada APBN, maka dibutuhkan dukungan APBN di kisaran Rp 50 triliun per tahun hingga 15 tahun ke depan.