Pembangunan IKN mencapai ‘groundbreaking’ tahap tiga, Jokowi klaim sudah ada investor asing - Bagaimana nasib IKN dan apa dampaknya pada APBN?

Menurut Andry, pada tahap ini, pemerintah tidak punya pilihan lain selain melanjutkan proyek tersebut karena biaya pembatalan akan terlalu besar dan membawa kerugian bagi prospek investasi negara ke depannya.

“Jangan sampai itu memberikan sinyal bagi investor lain bahwa ini bisa merubah regulasi yang sudah ditetapkan, bahkan sudah direvisi Undang-Undangnya,“ kata Andry yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Hanya saja, lanjutnya, pembangunan harus dipercepat agar segera diselesaikan. Karena jika tidak, biayanya akan semakin mahal.

“Kalau dibatalkan, biayanya akan lebih mahal lagi, jadi tidak ada pilihan lain selain dilanjutkan,“ ujarnya.

BBC Indonesia telah berusaha menghubungi Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw, Deputi Pendaan dan Investasi Agung Wicaksono serta Juru Bicara Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) namun belum menerima tanggapan hingga berita ini dinaikkan.

Sebelumnya, Deputi Pendaan dan Investasi Agung Wicaksono mengatakan bahwa saat ini sudah ada 305 letter of intent (LoI) dari pengusaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di IKN.

“Jadi kalau 172 dari 305 LoI adalah domestik, sisanya tentu sekitar 133 adalah investor asing,” ucap Agung, seperti diberitakan oleh Tempo.

Lebih lanjut, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan pada Oktober lalu bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan siapa pun presidennya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membantah bahwa investor asing tidak ingin berinvestasi di IKN. Ia menegaskan bahwa saat ini pengusaha lokal yang menjadi prioritas.

“Saya diperintahkan presiden untuk di klaster A memprioritaskan pengusaha dalam negeri, agar tempat premium dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya pada Kamis (7/12), seperti diberitakan Antara.

Ia mengatakan bahwa peletakan batu pertama untuk investor asing baru akan dilaksanakan setelah Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.