Konflik Palestina Vs Israel
Didesak 2 Menteri Israel, Netanyahu Pilih Batalkan Diskusi soal Jalur Gaza setelah Perang
Netanyahu batalkan diskusi tentang masa depan Jalur Gaza setelah didesak oleh 2 menteri Israel. Diskusi dibatalkan karena bukan tugas Kabinet Perang.
Penulis:
Yunita Rahmayanti
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membatalkan pembahasan masa depan Jalur Gaza setelah perang Israel dan Hamas selesai.
Pada menit-menit terakhir, Netanyahu memutuskan untuk tidak membahas 'hari berikutnya' dalam rapat Kabinet Perang, lapor Israel Broadcasting Corporation.
Keputusan Netanyahu datang setelah mitra koalisi sayap kanan menekannya agar Kabinet Perang membahas masa depan Jalur Gaza.
Netanyahu mengatakan masa depan Gaza setelah perang akan dibahas oleh Kabinet Politik-Keamanan, bukan Kabinet Perang.
"Isu ini tidak akan dibahas di forum ini, melainkan di Kabinet Politik-Keamanan, minggu depan," kata rombongan Netanyahu.
"Perdana Menteri telah menjelaskan, sehari setelah Hamas dihancurkan, baik Hamas maupun Fatah tidak akan berada di Jalur Gaza," lanjutnya.
Baca juga: Tolak Pembebasan Sandera sebelum Agresi Israel Mandek, Abu Ubaida: Ini Prioritas Kami
Sebaliknya dalam rapat Kabinet Perang, Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, dan Ron Dermer membahas negosiasi untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Sebelumnya, Netanyahu berulang kali mengatakan ia menginginkan Israel untuk mengontrol keamanan di Jalur Gaza setelah perang dan menolak Otoritas Palestina (PA) yang mengambil alih tugas memerintah Jalur Gaza setelah perang.
Pernyataan Netanyahu mengenai hal ini bertentangan dengan posisi Amerika Serikat (AS), yang menekankan lebih dari satu kali bahwa AS ingin agar PA mengendalikan Gaza setelah perang.

Baca juga: Israel Temukan 65 Juta Dokumen Hamas, Isinya Informasi Satuan Tempur, Terowongan, hingga Markas IDF
2 Menteri Israel Tekan Netanyahu
Partai Zionisme Religius yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan partai Kekuatan Yahudi yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir, mengumumkan penolakan mereka terhadap diskusi tersebut dengan dalih kurangnya yurisdiksi dewan, menurut laporan media Israel, Yedioth Ahronoth.
Kedua menteri tersebut, yang bukan anggota dewan militer, berulang kali mengancam akan menarik diri dari pemerintahan dan membubarkannya jika perang di Gaza dihentikan, sebelum Hamas dilenyapkan dan para tahanan Israel yang ditahan di Gaza dibebaskan.
Sebelum rapat Kabinet Perang pada Kamis (28/12/2023), Bezalel Smotrich mengumumkan partainya akan mengadakan pertemuan faksi khusus di Kirya di Tel Aviv pada pukul 21.00, sesaat sebelum jadwal dimulainya debat kabinet perang.
Namun, Netanyahu mengatakan isu itu tidak akan dibahas oleh Kabinet Perang.

Baca juga: Posisi Israel Terdesak, 20.000 Pasukan Diklaim Cacat dan Trauma Imbas Perang
Hamas Palestina vs Israel
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.