Menlu AS Blinken: Hamas Tidak Mungkin Bisa Sepenuhnya Dilenyapkan Israel

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Hamas tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

Hal itu dikatakan Blinken saat dirinya melakukan kunjungan ke Israel dan bertemu para pejabat pemerintahannya.

Sontak pernyataan Blinken pun bertentangan dengan tujuan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Di mana sebelumnya, sejak dimulainya konflik (Israel-Hamas) pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mendadak oleh kelompok Palestina Hamas, Israel telah berulang kali mengatakan mereka ingin melenyapkan Hamas.

Namun Blinken berpendapat bahwa Israel tidak mungkin bisa sepenuhnya melenyapkan Hamas, ujarnya Rabu (10/1/2024).

Dalam pertemuannya dengan Kabinet Keamanan Israel, Blinken menyampaikan permintaan AS untuk menerapkan solusi dua negara sebagai visi untuk Gaza pascaperang.

Sama seperti Israel yang mempunyai aspirasi, AS menganggap Palestina juga mempunyai aspirasi, mengutip Anadolu Agency.

Dan, lanjut Blinken, Israel harus menerimanya.

Pejabat senior Israel mengatakan soal pesan Blinken itu jika solusi dua negara tidak dikemukakan sebagai sebuah visi, maka Israel tidak akan maju secara politik.

Bahkan dalam hal normalisasi dengan Arab Saudi.

Diketahui Blinken tiba di Israel pada hari Senin (8/1/2024) untuk kunjungan keempatnya sejak dimulainya perang melawan Gaza.

Baca juga: 33 Hari Ditahan Israel, Jurnalis Palestina Ungkap Skenario Palsu IDF soal Tangkap Hamas

Kunjungan Blinken ini sebagai bagian dari tur regional yang dimulai minggu lalu di Turkiye.

Itu juga termasuk kunjungan di Tepi Barat Palestina, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Afrika Selatan Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

Afrika Selatan menuduh Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina pada pembukaan sidang di pengadilan tinggi PBB mengenai kasus yang diajukan terhadap kampanye militer Israel yang menghancurkan di Gaza.

Dalam kasus yang dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ), yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, Afrika Selatan menuntut penghentian darurat kampanye militer Israel di wilayah kantong Palestina.