Kalah dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, ke mana arah politik PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem?

Sedangkan politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan terlalu dini untuk menentukan arah politik partai bergambar banteng moncong putih tersebut.

Tapi yang dia tekankan adalah menjadi oposisi atau masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran "sama-sama terhormat" - meskipun jika ada di dalam pemerintahan mempunya kontribusi yang lebih terlihat.

"Itu pertanyaan terlalu dini, karena hak prerogratif ada di ketua umum dan nanti akan dibahas dalam Rakernas PDIP."

Siapa saja partai yang diperkirakan bergabung Prabowo-Gibran?

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan beberapa minggu ke depan adalah momen krusial bagi partai-partai yang menjadi rival Prabowo-Gibran.

Sebab mereka harus mengambil sikap apakah akan merapatkan barisan dengan koalisi pemerintahan atau tetap berada di luar alias menjadi oposisi.

Melihat rekam jejak PKB dan Nasdem - yang sebelumnya menjadi partai pengusung Anies-Muhaimin - Firman menilai keduanya bakal bergabung di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nasdem dan PKB ini belum punya pengalaman oposisi. Mereka terbiasa di dalam pemerintahan, jadi patokan berpolitik mereka pasti tetap berada di dalam pemerintahan," tutur Firman kepada BBC News Indonesia.

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, sepemikiran.

Kata dia, Prabowo-Gibran membutuhkan dukungan partai politik lain untuk memperkuat pemerintahannya ke depan dan yang utama menguasai parlemen.

Sebab bagaimanapun, posisi politik di parlemen harus tetap dijaga agar program-program andalan yang dijanjikan Prabowo-Gibran ketika kampanye lalu bisa terlaksana tanpa hambatan.

"Peluang PKB dan Nasdem sangat besar untuk masuk, sementara PDIP tidak akan semudah itu," ujar Ahmad Atang kepada BBC News Indonesia.

Adapun PDI Perjuangan - yang menjadi pengusung Ganjar-Mahfud - menurut Atang, tersandera oleh sikap para elite partai yang selama ini kencang dan vulgar menyuarakan kecurangan pemilu.

Sepanjang Megawati Soekarnoputri yang menjadi penentu atas arah politik PDIP, sangat mungkin untuk mengambil peran sebagai oposisi, kata Firman.

Ini karena gestur politik Megawati sekarang hampir sama dengan yang dia lakukan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014.