Kalah dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, ke mana arah politik PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem?

Ahmad Atang berkata jika PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran justru menjadi kontraproduktif atau tidak menguntungkan bagi partai tersebut.

Di Senayan, katanya, PDIP sudah pasti menguasai kursi terbanyak karena di Pemilu Legislatif mereka memperoleh 25 juta suara alias tertinggi di antara partai-partai lain.

Tak cuma itu, PDIP juga sudah berpengalaman berada di luar pemerintahan ketika era Presiden SBY.

"Menurut saya PDIP jauh lebih nyaman menjadi oposisi ketimbang dia masuk [pemerintahan], karena dia tidak memberikan nilai tambah apa-apa."

"Dengan tingkat kritis ke pemerintahan Prabowo-Gibran, itu kan memberikan nilai tambah secara politik bagi PDIP dan untuk menjaga independensi serta sikap kritisnya."

Firman Noor sependapat.

Dia menilai sistem demokrasi yang sehat akan berjalan kalau ada oposisi dan PDIP klaimnya, punya banyak alasan untuk bersikap kritis terhadap pemenang pemilu sekarang.

Karena PDIP, sambung Firman, merasakan langsung dampak dari "intervensi" negara saat pemilu berlangsung.

"Jadi mereka punya alasan menganggap pemilu ini sangat bermasalah dan itu cukup untuk mengatakan pemerintah yang terbentuk sekarang adalah pemerintahan yang problematik."

"Kalau justru masuk ke dalam [pemerintahan], melebur dan asyik dengan kekuasaan malah akan lupa alasan berpolitiknya."

Apa sikap PDIP?

Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan keputusan PDIP apakah akan masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran atau sebaliknya menjadi hak prerogratif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meskipun nantinya akan ada forum khusus di mana para kader partai akan mengutarakan gagasan dan memberikan pertimbangan soal untung-rugi bergabung ke pemerintahan yang terbentuk nanti.

Tapi itu semua, katanya, bakal dibahas dalam Rakernas bulan Mei mendatang. Yang pasti hingga saat ini belum ada 'utusan' resmi dari Prabowo-Gibran yang datang menemui Megawati.

"Kemarin Rosan Roeslani datang ke rumah Ibu Mega dibilang utusan, tapi menurut Gerindra bukan, itu inisiatif pribadi."