Kalah dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, ke mana arah politik PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem?

"Politik itu evolusioner, sama kayak Pak Jokowi meninggalkan PDIP itu kan evolusioner... pelan-pelan saya buat kronologi dari tahun 2014 saya melihat bagaimana dia upaya dia sangat halus mengurangi ketergantungan dengan PDIP sampai memutuskan melakukan intervensi di MK dan seterusnya," kata Hendrawan kepada BBC News Indonesia.

Bagi Hendrawan, tak masuk dalam barisan koalisi pemerintah tidak berarti membuat posisi PDIP menjadi "tidak terhormat".

Justru peran di luar pemerintahan, katanya, sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan kuat.

Toh, sambungnya, PDIP sudah pernah menjalankan peran sebagai oposisi pada kepemimpinan SBY dua periode.

"Bukan suatu yang mengagetkan [jadi oposisi]."

"Memangnya kenapa [PDIP] harus masuk kabinet? Jangan-jangan ada yang berpikir masuk pemerintah karena ada akses ke APBN?

Kalaupun pada akhirnya PDIP betul-betul berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran, mereka tidak akan membabi-buta menolak semua program-program pemerintah.

Seumpama ada kebijakan yang positif untuk kepentingan rakyat, maka akan didukung—seperti ketika SBY menggulirkan UU Jaminan Kesehatan Nasional dan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kalau semua serba ditolak, namanya kami tidak berpihak pada kepentingan rakyat."

Tapi terlepas dari itu, sambungnya, tidak menutup kemungkinan pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Jokowi terjadi pada momen penting.

Meskipun dalam jangka pendek, sebutnya, belum ada rencana.

Siapa saja partai dalam koalisi Prabowo-Gibran?

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya terus berupaya memperbesar koalisi untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Upaya itu dengan mengajak partai politik pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Koalisi Indonesia Maju terdiri dari beberapa partai, antara lain: Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

"Kepada partai-partai koalisi, kami harap kita akan terus bersatu dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," tutur Muzani dalam jumpa pers di Jakarta.

"Kami akan terus mengembangkan koalisi, karena kita membutuhkan Indonesia yang kuat, pemerintahah yang kuat," lanjutnya.

Dia juga menambahkan, selain berkomunikasi dengan partai di luar KIM, pihaknya juga terus mengupayakan pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan itu, katanya, sedang diupayakan dengan mencari waktu yang tepat.

Menanggapi sikap Gerindra itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan partainya tidak terganggu bila ada partai lain yang hendak bergabung.

Namun, perihal itu akan dibahas usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada Rabu (24/04).

Pengamat politik dari BRIN, Firman Noor, menilai dalam sistem presidensial tidak harus semua partai berada dalam satu barisan demi menciptakan pemerintahan yang kuat.

Sebab jika semua partai ada dalam satu koalisi yang sama, maka mekanisme check and balances akan lemah dan membahayakan 'kesehatan' demokrasi Indonesia.

Itu mengapa, dia menyarankan kubu Prabowo-Gibran tidak perlu mengajak parpol lain seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Ujung-ujungnya demokrasi kita hancur lebur seperti hari ini, apakah mau mengulangi lagi? Saya khawatirnya ajakan-ajakan itu adalah entry point bagi berantakannya demokrasi kita."

"Jadi harusnya belajar dan pelajarannya biarkan yang menang jadi penguasa dan yang kalah jadi oposisi."