Presiden Al-Assad Kabur, Suriah Kacau: PM Mohammed al-Jalali Kompromistis dengan Oposisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri Suriah Mohammed al-Jalali bersikap realistis dengan konstelasi politik di negerinya yang kini kacau-balau setelah Presiden Bashar Al-Assad kabur ke luar negeri dan pasukan bersenjata oposisi kini berhasil merebut kendali Kota Damaskus, ibukota Suriah.

Hari Minggu PM Mohammed al-Jalali menyatakan dirinya siap untuk “bekerja sama” dengan kepemimpinan mana pun yang kelak akan dipilih oleh rakyat Suriah, setelah pemimpin oposisi Suriah mengumumkan ‘jatuhnya’ pemerintahan Presiden Suriah al-Assad.

Pemimpin “Hayat Tahrir al-Sham,” Abu Mohammed al-Jolani, memerintahkan pasukannya untuk tidak mendekati institusi resmi di Damaskus, dengan mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di bawah perdana menteri sampai mereka “resmi” menyerahkan kekuasaan.

Untuk semua berita utama terkini, ikuti saluran Google Berita kami secara online atau melalui aplikasi.

Administrasi Operasi Militer telah melancarkan serangan kilat sejak 27 November, menyapu sebagian besar wilayah negara tersebut dari kendali pemerintah, termasuk kota-kota besar Aleppo, Hama dan Homs.

Provinsi-provinsi di selatan dan timur negara itu juga telah jatuh dari tangan pemerintah setelah pejuang lokal mengambil alih kekuasaan dan pasukan al-Assad mundur.

Kelompok oposisi bersenjata mengatakan pada Minggu pagi bahwa “tiran Bashar al-Assad telah melarikan diri” dan menyatakan “kota Damaskus bebas.”

Baca juga: Trump Keberatan AS Terlibat di Konflik Suriah: Mereka Bukan Teman Kita

“Setelah 50 tahun penindasan di bawah pemerintahan Baath, dan 13 tahun kejahatan dan tirani serta pemindahan paksa… hari ini kami mengumumkan akhir dari periode kelam ini dan dimulainya era baru bagi Suriah,” kata pasukan oposisi bersenjata. di Telegram.

Dalam pidato yang disiarkan di akun Facebook-nya, Perdana Menteri al-Jalali mengatakan “negara ini bisa menjadi negara normal yang membangun hubungan baik dengan tetangganya dan dunia.”

“Tetapi masalah ini bergantung pada kepemimpinan mana pun yang dipilih oleh rakyat Suriah. Kami siap bekerja sama dengannya [kepemimpinan itu] dan menawarkan segala fasilitas yang memungkinkan,” tambahnya.

Al-Jalali mengatakan dia “siap untuk prosedur serah terima apa pun.”

Al-Jolani mengatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram: “Bagi semua pasukan militer di kota Damaskus, dilarang keras mendekati lembaga-lembaga publik, yang akan tetap berada di bawah pengawasan mantan perdana menteri sampai mereka secara resmi diserahkan.”

Baca juga: Sesuai Harapan Barat, Rezim Bashar Al-Assad Tumbang, Oposisi: Damaskus Bebas dari Cengkeraman Tiran

“Dilarang menembak ke udara,” tambah Jolani, yang mulai menggunakan nama aslinya Ahmed al-Sharaa alih-alih nama samarannya.

Rami Abdel Rahman, kepala Observatorium Suriah untuk pemantau perang Hak Asasi Manusia, mengatakan “al-Assad meninggalkan Suriah melalui bandara internasional Damaskus sebelum pasukan keamanan militer meninggalkan” fasilitas tersebut.

Kepala Koalisi Nasional Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi, Hadi al-Bahra, pada hari Minggu mengumumkan kepada Al Arabiya jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Berbicara kepada rakyat Suriah melalui Al Arabiya, al-Bahra menyatakan, “Saya mengumumkan kepada Anda jatuhnya rezim Bashar al-Assad.”

Untuk semua berita utama terkini, ikuti saluran Google Berita kami secara online atau melalui aplikasi.

Dia menambahkan, “Situasinya aman, dan tidak ada ruang untuk balas dendam atau pembalasan,” seraya menekankan, “Babak kelam dalam sejarah Suriah telah berakhir.” Al-Bahra juga mengatakan tentara akan direstrukturisasi.

Baca juga: Oposisi Rayakan Kemenangan Rebut Damaskus, Negara Tujuan Berlindung Bashar Al-Assad Masih Misterius

Sementara itu, perdana menteri Suriah telah mengumumkan kesiapannya untuk menyerahkan pemerintahan kepada kekuatan oposisi dalam transisi damai.

Pemimpin Koalisi Nasional Suriah mencatat bahwa “institusi pemerintah akan melanjutkan operasinya dalam dua hari” dan “perpindahan kekuasaan akan dilakukan melalui kerja sama dengan PBB.”

Abu Mohammed al-Jolani, pemimpin Administrasi Operasi Militer, memerintahkan pasukannya untuk tidak mendekati institusi resmi di Damaskus.

Al-Jolani menekankan bahwa lembaga-lembaga ini akan tetap berada di bawah wewenang perdana menteri sampai mereka “secara resmi” diserahkan, AFP melaporkan.