Sambut Pemerintahan Baru Suriah, Prancis Kembali Kibarkan Bendera di Damaskus setelah 12 Tahun Absen

Meskipun HTS telah tercatat sebagai organisasi teroris dalam data Departemen Luar Negeri AS sejak 2018, hal tersebut tidak menghentikan upaya mereka untuk melakukan pendekatan.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Sabtu (14/12/2024).

Dalam konferensi pers di Yordania, Blinken secara terbuka mengonfirmasi adanya kontak antara pemerintahan Biden dan HTS, yang memimpin koalisi kelompok oposisi bersenjata yang menggulingkan Assad.

Blinken sendiri enggan membahas rincian percakapan langsung dengan HTS.

Namun, ia menekankan bahwa penting bagi AS untuk mengetahui arah kebijakan kelompok tersebut dalam memerintah Suriah selama masa transisi.

"Ya, kami telah melakukan kontak dengan HTS dan dengan pihak-pihak lain," kata Blinken di kota pelabuhan Aqaba.

Blinken menegaskan, tujuan utama AS melakukan pendekatan dengan HTS adalah agar Rakyat Suriah dapat bebas menentukan masa depannya sendiri dengan damai.

"Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah ini: Kami ingin mereka berhasil dan kami siap membantu mereka untuk mencapainya," pungkas Blinken.

Sejarah Pelarangan Bendera Prancis di Suriah

Pelarangan pengibaran bendera Prancis bermula pada tahun 2011, saat Suriah dilanda gelombang protes besar yang dimulai sebagai bagian dari Arab Spring yang menyebar ke seluruh region Arab.

Dikutip dari BBC, Bendera Prancis kala itu kerap digunakan oleh sebagian kelompok oposisi yang menentang rezim Bashar al-Assad dalam beberapa periode awal konflik sipil di Suriah.

Beberapa kelompok ini melihat bendera Prancis sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap pemerintahan Assad, mengingat Suriah pernah menjadi wilayah kolonial Prancis.

Namun, setelah beberapa waktu, muncul reaksi keras dari rezim Assad terkait gerakan tersebut.

Baca juga: HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah

Pada tahun 2012, di tengah-tengah meningkatnya ketegangan dan protes, pemerintah Suriah pun mulai melarang penggunaan bendera Prancis.

Rezim Assad bahkan juga memutus hubungan diplomatiknya dengan Pranvis karena negara tersebut diduga mengotaki pemberontakan yang marak terjadi kala Arab Springs berlangsung.

Dikutip dari artikel Guardians pada 7 Desember 2012, Prancis diketahui ikut mendanai Liwa al-Tawhid, kelompok milisi yang memiliki 8.000 personel dan berperang di bawah bendera Pemberontakan Suriah.