Krisis Korea
Persidangan Tahap Akhir Pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol Minta Maaf
Sidang terakhir pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol digelar Selasa (25/2/2025) di Mahkamah Konstitusi, dia menyampaikan pernyataan lebih dari satu jam.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Sri Juliati
Ia mengakui tindakan tersebut telah mengingatkan publik akan masa kelam ketika darurat militer diberlakukan oleh kediktatoran militer di tahun 1970-an dan 1980-an.
Meski demikian, ia berpendapat bahwa DP memanfaatkan trauma tersebut untuk keuntungan politik.
Yoon menegaskan pengumuman darurat militer tersebut tidak dimaksudkan untuk menekan demokrasi.
Ia membantah tuduhan bahwa ia memerintahkan penggunaan tentara untuk memaksa anggota parlemen keluar dari Majelis Nasional guna mencegah pemungutan suara yang dapat membatalkan dekrit darurat.
Yoon menegaskan bahwa keputusannya itu bertujuan untuk menarik perhatian publik dan memperingatkan mereka tentang situasi yang sedang terjadi.
Kritik dari Partai Demokrat
Dalam argumen penutupnya, Anggota DPR dari DP, Jung Chung-rae, menekankan bahwa Yoon harus dicopot dari jabatannya untuk menjaga demokrasi.
Ia berpendapat bahwa jika Yoon hanya berniat untuk memberikan peringatan, ia seharusnya tidak mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional pada malam keputusan darurat tersebut.
Jung juga mendesak pengadilan untuk menghukum mereka yang berusaha melaksanakan rencana darurat militer presiden "tanpa kecuali."
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.