Senin, 27 Oktober 2025

Krisis Korea

6 Poin Penting Pilpres Korea Selatan 2025: Situasi Terkini hingga Sosok Kandidat

Pemilu presiden dadakan Korea Selatan 3 Juni 2025 penting untuk masa depan demokrasi dan hubungan internasional negara itu. Simak poin pentingnya.

|
Editor: Nuryanti
Kolase Tribunnews.com/IG @2_jaemyung/ Wikipedia
PEMILU KORSEL. - Gambar merupakan kolase Tribunnews, baju biru merupakan Lee Jae-myung yang diambil dari Instagramnya @2_jaemyung dan baju hitam adalah Kim Moon-soo yang diambil dari Wikipedia, Senin (2/6/2025). Mereka adalah dua figur utama yang paling banyak diperbincangkan jelang pemilu Korea Selatan 2025. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemilihan Presiden (Pilpres) Korea Selatan 2025 akan digelar pada Selasa (3/6/2025) setelah krisis politik yang mengguncang negeri ginseng.

Presiden Yoon Suk-yeol dimakzulkan buntut dirinya menetapkan darurat militer singkat yang memicu kerusuhan dan ketegangan sosial luas.

Dalam suasana politik yang penuh gejolak, enam kandidat bersaing ketat merebut kursi kepresidenan.

Ada dua kandidat utama yang memperebutkan Cheong Wa Dae.

Mereka yakni Lee Jae-myung dari kubu oposisi dan Kim Moon-soo dari partai konservatif penguasa.

Pemilu ini bukan sekadar pergantian pemimpin.

Akan tetapi juga sebuah pertaruhan masa depan demokrasi dan arah kebijakan dalam negeri serta hubungan Korea Selatan dengan dunia internasional.

Berikut ini enam poin penting Pemilihan Presiden Korea Selatan 2025, yang dirangkum dari Al Jazeera:

1. Pemilihan Presiden Dadakan

Pemilihan presiden Korea Selatan yang berlangsung pada 3 Juni 2025 .

Ini merupakan pemilu dadakan yang digelar menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.

Baca juga: Mantan Presiden Korea Selatan Didakwa Penyalahgunaan Kekuasaan

Pemakzulan ini terkait dengan keputusan kontroversial Yoon yang menetapkan darurat militer secara singkat pada Desember 2024.

Meski darurat militer hanya berlangsung enam jam, langkah tersebut memicu kerusuhan, protes massa besar-besaran dan kekacauan di tingkat pemerintahan.

Akibatnya, parlemen dan Mahkamah Konstitusi menyepakati pemakzulan sebagai langkah untuk memulihkan stabilitas demokrasi.

2. Kondisi Pasca-Darurat Militer

Deklarasi darurat militer yang dilancarkan oleh Presiden Yoon menjadi titik kritis politik Korea Selatan.

Selama enam jam itu, terjadi ketegangan besar antara militer, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved