Bos Hamas Desak Israel Segera Setujui Proposal Gencatan Senjata di Gaza Jelang Idul Fitri 2025

TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin militan sayap kanan Hamas, Khalil Al-Hayya menyetujui proposal gencatan senjata Gaza terbaru yang diajukan mediator Arab dan Mesir.

Pernyataan tersebut diungkap Al-Hayya yang juga mendesak Israel untuk mendukung proposal gencatan itu.

Al-Hayya menambahkan bahwa Hamas telah sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata pertama dan berharap Israel “tidak menghalangi usulan ini.”

"Dua hari yang lalu, kami menerima proposal dari saudara-saudara mediator di Mesir dan Qatar. Kami menanggapinya secara positif dan menyetujuinya,” ujar Pemimpin Hamas Khalil al-Haya dalam pidato yang dikutip dari CNN International.

“Kami berharap bahwa pendudukan (Israel) tidak akan menghalanginya," imbuh al-Haya.

Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh seorang pejabat Mesir, yang mengatakan Hamas telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 50 hari yang dimulai saat Idul Fitri,

Selama kesepakatan berlangsung nantinya Hamas akan membebaskan lima sandera yang masih hidup.

Termasuk seorang warga Amerika-Israel sebagai imbalan atas izin Israel untuk memasukkan bantuan ke wilayah itu dan jeda pertempuran selama seminggu.

Lebih lanjut, untuk mempercepat tercapainya usulan gencatan senjata, Hamas bersama dengan faksi-faksi lain mengaku telah menyerahkan daftar para profesional dan ahli independen kepada Mesir.

Langkah ini dilakukan untuk membantu membentuk sebuah komite mengelola daerah kantong tersebut sesuai isi kesepakatan gencatan senjata.

Meski Hamas sepakat menyetujui usulan gencatan senjata, namun kelompok yang didukung Iran tersebut memperingatkan "senjata perlawanan" akan tetap berada di tangan rakyat dan negara "jika pendudukan Israel terus berlanjut."

Israel Tolak Gencatan Senjata 

Berbanding terbalik dengan sikap Hamas, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu disebut menolak proposal kesepakatan gencatan senjata mediator.

Baca juga: Hamas Rilis Video Baru Sandera Israel, Elkana Bohbot Pertanyakan Janji Netanyahu Bebaskan Tawanan

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memberikan perincian tentang tawaran balasan Israel, namun tawaran tersebut disebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah AS.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kemarin, mengadakan serangkaian konsultasi sesuai dengan usulan yang diterima dari para mediator. Beberapa jam yang lalu, Israel menyampaikan kepada para mediator sebuah usulan balasan dengan koordinasi penuh dengan AS," kata kantor Netanyahu.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diketahui telah berakhir pada 18 Maret lalu, usai Israel secara mendadak melakukan serangan besar-besaran.

Meski serangan Israel menewaskan ratusan orang dalam jangka waktu sepekan, akan tetapi Gedung Putih menyalahkan Hamas atas pertempuran yang kembali terjadi.

Israel dan AS menuduh Hamas menolak usulan untuk memperpanjang gencatan senjata lantaran Hamas yang terus menolak membebaskan 24 dari 59 sandera yang masih hidup.

Alasan inilah yang membuat Israel meradang, menolak kesepakatan gencatan senjata dan mengancam akan melanjutkan agresi untuk merebut lebih banyak wilayah di Gaza.

Israel Perluas Serangan Jelang Idul Fitri

Terbaru, menjelang idul fitri 2025, militer Israel mengumumkan telah memperluas serangan darat di Jalur Gaza bagian selatan.

Dalam keterangan resmi IDF mengonfirmasi bahwa pasukan mereka telah memasuki kawasan Jeneina di Kota Rafah untuk memperlebar apa yang disebut sebagai "zona keamanan defensif" di wilayah selatan Gaza.

Sepanjang akhir pekan, pasukan Israel mengklaim telah melancarkan serangan terhadap puluhan target di wilayah tersebut.

Pada 19 Maret, Israel mengumumkan dimulainya operasi darat terbatas guna memperluas zona penyangga antara bagian utara dan selatan Gaza.

Sehari sebelumnya, tepatnya pada 18 Maret serangan udara besar-besaran yang dilakukan militer Israel ke Jalur Gaza menyebabkan lebih dari 920 korban jiwa.

Melukai lebih dari 2.000 orang lainnya, serta mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang telah berjalan sejak Januari.

(Tribunnews / Namira Yunia)