Sekjen PBB: Gempa Bumi Memperparah Penderitaan Masyarakat Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut, gempa bumi telah memperparah penderitaan masyarakat Myanmar.

Berbicara kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Guterres menyampaikan, setelah gempa mengguncang, negara yang dikenal dengan junta militer tersebut kini dalam kondisi hancur dan keputusasaan yang parah.

Sebelum bencana, Myanmar bergulat dengan kekacauan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi kemanusiaan yang memburuk.

"Myanmar perlu tindakan cepat di beberapa bidang,” kata Guterres dikutip dari press rilis pada Jumat (4/4/2025).

Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan, lebih dari 17 juta orang terkena dampak gempa bumi dan hampir sembilan juta orang berada di wilayah dengan kerusakan paling parah.

Baca juga: Indonesia Kirim Stok Obat-obatan dan Bantuan Kesehatan ke Myanmar Senilai Rp 5,5 Miliar

Lebih dari 370 orang masih hilang, sementara ribuan lainnya terluka.

Sistem telekomunikasi, listrik, dan pasokan air sangat terbatas, membuat para penyintas gempa tidak memiliki kebutuhan dasar dan para pekerja kemanusiaan kesulitan untuk menjangkau mereka.

Selain itu, akses jalan antara Yangon dan Myanmar mengalami pengalihan jalan, sehingga pengiriman bantuan tertunda, sementara penerbangan komersial ke Mandalay masih ditangguhkan.

Baca juga: Ketua Umum PMI Jusuf Kalla Hadiri Pelepasan Bantuan untuk Korban Gempa Myanmar

“Daerah yang paling parah terkena dampak masih tanpa listrik dan air, sementara akses telekomunikasi dan internet sangat terganggu, sehingga masyarakat yang terkena dampak tidak mendapatkan layanan penting,” kata laporan OCHA.

Di sisi lain, para pengungsi yang terdiri dari keluarga, termasuk anak-anak, tidur di tempat terbuka karena takut akan gempa susulan atau karena rumah mereka hancur.

Tempat penampungan sementara tersebut penuh sesak dan kurang memiliki keamanan dan privasi, sehingga meningkatkan risiko kekerasan seksual dan berbasis gender.

"Kami badan-badan PBB menyerukan tindakan-tindakan mendesak untuk menjamin keselamatan dan martabat perempuan dan anak perempuan," tutur Guterres.

PBB telah mengerahkan bantuan darurat.

Nantinya,  Utusan Khusus Julie Bishop akan mengunjungi Myanmar dalam beberapa hari mendatang untuk memperkuat komitmen PBB terhadap perdamaian dan dialog.

PBB juga telah mengalokasikan $5 juta dari Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) untuk bantuan segera, sementara Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) telah memobilisasi $12 juta untuk makanan, tempat tinggal, air, sanitasi, pembersihan puing, dan perawatan kesehatan. Namun, dana ini jauh dari yang dibutuhkan.