Mahmoud Abbas Tunjuk Ajudan Setianya sebagai Wapres Pertama dalam Sejarah Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil langkah bersejarah dengan menunjuk ajudan dekatnya, Hussein al-Sheikh, sebagai Wakil Presiden pertama dalam sejarah Palestina. 

Penunjukan ini diumumkan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu (26/4/2025).

"Hussein al-Sheikh diangkat sebagai wakil presiden kepemimpinan PLO,” menurut keterangan Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif PLO, dikutip dari Al Jazeera.

Keputusan ini mengikuti sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina di Ramallah awal pekan ini.

Di mana Abbas, yang kini berusia 89 tahun, secara resmi menciptakan jabatan baru tersebut.

Dalam sidang tersebut, Abbas juga menegaskan kembali komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif.

Tujuan dialog ini adalah untuk menggalang rekonsiliasi Nasional di antara semua faksi Palestina.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza, mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan.

Tak hanya itu, menurutnya salah satu sorotan pentingnya adalah mengupayakan pemerintahan penuh Palestina atas Gaza sebagai langkah menuju pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Proses Pemungutan Suara

Pembentukan posisi wakil presiden ini diambil melalui pemungutan suara pada Kamis (24/4/2025), dalam keputusan yang dipandang sebagai persiapan suksesi Abbas.

Anggota Dewan Pusat PLO, Rizq Namoura, mengonfirmasi bahwa pemungutan suara berlangsung dengan dukungan hampir bulat.

Baca juga: PLO Resmi Bentuk Jabatan Wakil Presiden Palestina untuk Pertama Kali, Siapa yang akan Dipilih?

Menurut laporan kantor berita resmi Palestina WAFA, dari 170 anggota Dewan Pusat Palestina, mayoritas mendukung keputusan tersebut. 

Hanya satu anggota yang menolak dan beberapa lainnya memilih abstain. 

Meski posisi telah dibentuk, PLO memberikan wewenang penuh kepada Abbas untuk menunjuk, memberhentikan, atau menerima pengunduran diri wakil presiden di masa mendatang.

Tekanan Internasional untuk Reformasi

Langkah ini muncul di tengah tekanan internasional yang semakin besar terhadap Abbas untuk melaksanakan reformasi internal.

Terutama dalam menyiapkan suksesi kepemimpinan.

Abbas telah memimpin PLO dan Otoritas Palestina (PA) sejak wafatnya Yasser Arafat pada 2004.

Akan tetapi, selama bertahun-tahun Abbas menolak menetapkan rencana suksesi yang jela.

Rekanan ini juga datang dari Arab dan Barat yang membayangkan peran lebih besar bagi PA dalam mengelola Jalur Gaza pascakonflik.

Banyak pihak internasional berharap reformasi di tubuh PLO akan memperkuat legitimasi pemerintahan Palestina di masa depan.

PLO telah didirikan dari tahun 1964.

Selama ini, PLO bertugas mewakili rakyat Palestina dalam berbagai perundingan internasional.

Meski menjadi organisasi payung yang menaungi berbagai faksi, PLO tidak mencakup kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Jihad Islam, yang saat ini tengah bertempur melawan Israel di Gaza.

Penunjukan Hussein al-Sheikh, yang selama ini dikenal sebagai loyalis Abbas dan kepala Komite Hubungan Sipil Palestina, menunjukkan bahwa Abbas ingin mempertahankan arah politik yang moderat dan negosiasi dengan komunitas internasional.

Selain menandai babak baru dalam struktur kepemimpinan Palestina, langkah ini juga membuka diskusi luas mengenai masa depan politik Palestina, terutama di tengah dinamika regional yang penuh ketidakpastian.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Mahmoud Abbas