Mahmoud Abbas Tunjuk Hussein al-Sheikh Sebagai Wakil Presiden dan Calon Penggantinya, Hamas Mengecam

Mahmoud Abbas Tunjuk Hussein al-Sheikh Sebagai Wakil Presiden dan Calon Penggantinya, Hamas Mengecam

TRIBUNNEWS.COM- Presiden Otoritas Palestina  (PA) Mahmoud Abbas menunjuk seorang wakil dan kemungkinan penggantinya pada hari Sabtu.

Hussein al-Sheikh diangkat sebagai wakil presiden negara Palestina dan komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) - dua posisi yang baru dibuat. 

Pengangkatannya disetujui selama sidang komite eksekutif PLO pada hari Sabtu. 

"Bapak Presiden, wali yang terpercaya. Ucapan terima kasih yang tulus dan wajib atas kepercayaan Anda," tulis Sheikh dalam unggahan Facebook setelah penunjukan tersebut. 

“Demi Allah, Palestina dan para syuhada, kami akan menjunjung tinggi amanah ini dan melindungi kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Terima kasih dengan kesetiaan yang sama besarnya dengan yang layak Anda wujudkan.”

Sheikh, orang kepercayaan Abbas, sebelumnya menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan masalah keamanan dengan pendudukan Israel. 

Akibatnya, ia menikmati hubungan dekat dengan para pemimpin militer Israel dan memelihara hubungan baik dengan para diplomat Amerika. 

Pada tahun 2022, Abbas menunjuk Sheikh sebagai sekretaris jenderal komite eksekutif PLO, jabatan tertinggi kedua dalam organisasi tersebut. 

Meskipun kedudukannya tinggi di PA dan di kalangan pejabat Israel dan Amerika, Sheikh kurang mendapat dukungan populer di kalangan warga Palestina. 

Dia hanya akan menerima 3 persen suara jika pemilihan presiden diadakan pada tahun 2022, menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina. 

Reputasinya juga tercoreng oleh tuduhan bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawan perempuan pada tahun 2012.

Majalah Foreign Policy baru-baru ini mengungkapkan bahwa uang tutup mulut sebesar $100.000 dibayarkan untuk mencabut tuntutan terhadapnya. 

Sheikh menolak menjawab pertanyaan terkait tuduhan tersebut.

Hamas mengkritik pengangkatannya dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, menggambarkannya sebagai "perintah eksternal" dan "pertahanan monopoli dan pengecualian".