Apakah Usulan Putin Akan Diterima Ukraina di Istanbul?

TRIBUNNEWS.COM - Pada 15 Mei 2025, dunia disuguhkan dengan sebuah tawaran yang menggugah harapan, saat Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengusulkan perundingan damai langsung dengan Ukraina di Istanbul.

Dalam pernyataannya pada Minggu, 11 Februari 2025, Putin menjelaskan bahwa tujuan utama dari perundingan ini adalah untuk mencapai perdamaian abadi serta menghapus akar konflik yang telah berkepanjangan selama tiga tahun.

Tanpa menetapkan prasyarat apa pun, Putin mengajak pihak Ukraina untuk melanjutkan dialog.

Ia menginginkan agar diskusi ini difasilitasi oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang dikenal sebagai mediator ulung dalam konflik regional.

Tanggapan Dunia Terhadap Usulan

Penawaran ini muncul kurang dari 24 jam setelah lima pemimpin negara Barat melakukan kunjungan ke Kyiv, menekankan pentingnya gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia jika Moskow tidak setuju.

Namun, Putin dengan tegas menolak usulan ini, menyebutnya sebagai ultimatum yang mencerminkan retorika anti-Rusia.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, sebelumnya telah menyatakan kesiapan untuk berunding, tetapi hanya setelah gencatan senjata diberlakukan.

Dalam konteks ini, pertanyaan besar muncul:

apakah keinginan Putin untuk berdialog akan direspon dengan positif oleh Ukraina?

Tantangan dalam Meraih Kesepakatan

Meskipun Putin menegaskan bahwa Rusia berkomitmen untuk mencari perdamaian jangka panjang, tantangan tetap ada.

Ia menyebutkan bahwa Rusia tidak hanya mencari jeda dalam peperangan, melainkan sebuah resolusi yang komprehensif. "Kami tidak mengesampingkan kemungkinan menyepakati gencatan senjata baru selama perundingan ini," ujarnya.

Namun, di sisi lain, Putin menginginkan Ukraina untuk menghapus ambisi bergabung dengan NATO serta menarik pasukannya dari empat wilayah yang diklaim Rusia.

Hal ini menunjukkan kesenjangan besar antara kedua belah pihak yang membuat proses perundingan menjadi semakin rumit.

Tanggung Jawab Bersama dan Konsekuensi

Anatol Lieven dari Quincy Institute menekankan bahwa kedua pihak saling menyalahkan atas kegagalan mencapai kesepakatan damai.